Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat

Abstract

Abstrak

Artikel ini adalah tentang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dulu dikenal dengan istilah pertahanan sipil (Hansip). Artikel ini adalah ringkasan hasil kajian pustaka dan uji petik di lapangan yang dilakukan pada Oktober-November 2013 di Kota Magelang dan Surabaya. Kajian ini bertujuan menelaah secara historis dan filosofis tentang eksistensi Satlinmas dalam konteks kekinian. Untuk mendalaminya, kajian ini menggunakan metode deskriptif dipadukan pendekatan kualitatif untuk menggali peran dan eksistensi Satlinmas. Hasil kajian menunjukkan, keberadaan Satlinmas masih meninggalkan banyak persoalannya, di antaranya, pertama, mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas. Sampai kini, belum ada regulasi baru yang mengatur Satlinmas. Regulasi yang ada sudah terlalu uzur dan tidak bisa menangkap perkembangan zaman. Kedua, rumusan konsep dan tugas pokok dan fungsi Satlinmas tumpang tindih dengan institusi lain. Ketiga, citra Satlinmas di masyarakat semakin memudar dan cenderung dilecehkan. Keempat, penggabungan Satlinmas ke dalam Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat, karena beda filosofi.

 

Abstract

This article is about the Public Protection Unit (Satlinmas) formerly known as civil defense (Hansip). This article is a summary of the results of the desk study and fieldwork conducted in October-November 2013 in the town of Magelang and Surabaya. This study used descriptive qualitative approach to explore the combined role and existence Satlinmas. The results of the study showed, the existence of the problem Satlinmas still leave many, including, first, the legal basis for the establishment of Satlinmas. Until now, there has been no new regulations governing Satlinmas. Existing regulations are too weak and can not capture the times. Second, the formulation of concepts and basic tasks and functions Satlinmas overlap with other institutions. Third, Satlinmas image in society tend to fade and abused. Fourth, Satlinmas incorporation into the Municipal Police deemed not appropriate, because different philosophy.