Political Broker and Budget Mafia in Indonesian Parliament
DOI:
https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.213-219Keywords:
budget mafia, broker, transparency, parliamentAbstract
Abstract
Budget mafia practices and brokerage phenomenon in ministries/agencies and the parliament in the country's financial dredge is very alarming. Not counted how much money is successfully robbed. The modus is varying, so it is not easy to dismantle. Because expert move, the law enforcers had trouble catching them. This article tried to describe the mode of action and often they do. The method is done by tracing the various reports in newspapers. From tracking and in-depth analysis it could be concluded that in order to minimize the action of brokers and budget mafia practices there are some necessary steps. First, fixing the finances system of political parties, reducing the dominance of parliament in budget management and election of public officials, and encourage law enforcement. Second, transparency debates the state budget in the parliament to be a key budget reforms. Third, the involvement of the community is also important to increase the transparency of the state budget discussions.
Â
Abstrak
Praktik mafia anggaran dan fenomena broker di kementerian/lembaga dan parlemen yang mengeruk keuangan negara sangat memprihatinkan. Tidak terhitung berapa banyak uang yang berhasil dirampok. Modusnya berbeda-beda, sehingga tidak mudah untuk membongkar. Saking ahlinya, para penegak hukum mengalami kesulitan menangkap mereka. Artikel ini mencoba untuk menjelaskan modus tindakan yang kerap mereka lakukan. Metode kajian dilakukan dengan menelusuri berbagai laporan di surat kabar. Dari pelacakan dan analisis mendalam itu dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalkan aksi broker dan praktik mafia anggaran ada beberapa langkah yang diperlukan. Pertama, memperbaiki sistem keuangan partai politik, mengurangi dominasi parlemen dalam pengelolaan anggaran dan pemilihan pejabat publik, dan mendorong penegakan hukum. Kedua, transparansi dalam perdebatan penentuan anggaran negara di parlemen menjadi kunci bagi reformasi anggaran. Ketiga, keterlibatan masyarakat juga penting untuk meningkatkan transparansi pembahasan APBN.
Downloads
References
Frye, Timothy M. 2000. Broker and Bureaucrats: Building Market Institutions in Russia. New York: University of Michigan Press.
Kunio, Yoshihara. 1990. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
Pielke Jr, Roger A. 2007. The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics. New York: Cambridge University Press.
Robison, Richard. 1986. Indonesia: the Rise of Capital. Canberra: Allen and Unwin Pty Ltd.
Wedel, Janine R. 2009. Shadow Elite: How the World’s New Power Brokers Undermine Democracy, Government, and the Free Market. New York: Basic Books.
Wright, Jeffrey P. 1990. What is Business Worth: for Buyers, Sellers, and Brokers. New York: Rourke Publishing.
Karklins, Rasma. 2002. Typology of Post-Communist Corruption. Problems of Post-Communism. Vol. 49 No. 4 July/August.
Mikkelsen, Kim Sass. 2013. In Murky Waters: A Disentangling of Corruption and Related Concepts. Crime Law Soc Change.
Mietzner, Marcus. 2007. Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption. Contemporary Southeast Asia Vol. 29 No. 2.
Stovel, Katherine and Lynette, Shaw. Brokerage. The Annual Review of Sociology. Soc.annualreviews.org 2011.
Kamaruddin Yakin Nazaruddin Bos Sang Broker Suap di Kemenegpora (Rakyat Merdeka, 2 Mei 2011).
ICW: Banyak Broker Seperti Rosa di Gedung DPR (Suara Merdeka, 14 Mei 2011).
Politisi PKS Beber 4 Modus Calo Anggaran (Republika, 19 Mei 2011).
Calo Anggaran Masih Gentayangan di Senayan (Media Indonesia, 25 Mei 2011).
Politik Anggaran Sudah Tidak Sehat (Koran Jakarta, 3 Agustus 2011).
Nazaruddin Sang Mujahidin (Artikel Adhie Massardi dimuat Rakyat Merdeka, 11 Agustus 2011).
Enam Celah Mafia Anggaran di DPR (Kompas, 21 Agustus 2011).
KPK Harus Perketat Pengawasan Tender (Republika, 28 September 2011).
Permainan di Badan Anggaran Tertutup (Kompas, 29 September 2011).
Korban: Proyek Tidak Jalan, Fee Lenyap (Rakyat Merdeka, 30 September 2011).
Sepuluh Anggota DPR Jadi Calo Anggaran? (Rakyat Merdeka, 30 September 2011).
Pos P2MA: Anggota DPR Simpul Pertama Praktik Mafia Anggaran (Rakyat Merdeka, 30 September 2011).
Ada Sistem Ijon di Banggar DPR (Seputar Indonesia, 1 Oktober 2011).
Modus Pengerukan Anggaran (Kompas, 3 Oktober 2011) KPK Didesak Usut Calo Anggaran (Kompas, 5 Oktober 2011).
Sekali Tender, Broker Untung Miliyaran Rupiah (Jawa Pos, 4 Februari 2012).
Korupsi Pengadaan Paling Banyak Ditangani KPK (Koran Tempo, 10 April 2012).
Penyimpangan Bansos Harus Dituntaskan (Harian Andalas, 5 Juni 2012).
Wa Ode: Saya Korban Mafia Anggaran DPR (Kompas, 19 Juni 2012).
Pembahasan Anggaran di DPR Jangan Terlalu Terperinci (Koran Tempo, 23 Agustus 2012).
Angie Minta Jatah 5 Persen Proyek Kemendiknas (Republika, 6 September 2012).
Menkeu Minta Kepala Daerah Jangan Percaya Broker Anggaran (Jawa Pos, 9 Oktober 2012).
KPK Tetapkan Haris Surahman Tersangka Baru DPID (Kompas, 22 November 2012).
Praktik Mark Up Proyek Hambalang Sengaja Dilakukan (Indopos, 28 Desember 2012).
MA Perberat Vonis Nazaruddin Jadi 7 Tahun (Kompas, 23 Januari 2013).
Menteri Agus Akan Buka-bukaan Kasus Hambalang (Koran Tempo, 19 Februari 2013).
Para Broker Kapling Kekuasaan di Senayan (Republika, 1 Mei 2013).
Maria: Duit Rp 1 Miliar Untuk Safari Dakwah PKS (Jawa Pos, 15 Mei 2013).
Lobi Fathanah Seizin Luthfi (Kompas, 16 Mei 2013) Fathanah: Saya Calo Proyek (Republika, 18 Mei 2013).
Kasus Impor Daging Sapi Luthfi-Fathanah Atur Skenario (Jurnal Nasional, 18 Mei 2013).
