Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 18 No 2 (2026).
Transformasi Budaya Birokrasi dan Resistensi terhadap Perubahan Organisasi—Bukti dari Kabupaten Tangerang, Indonesia
298 Dilihat 129 Diunduh
Penyederhanaan birokrasi di Indonesia diperkenalkan untuk mengurangi lapisan hierarki serta mendorong administrasi publik yang lebih lincah, profesional, dan berorientasi pada kinerja; namun, reformasi struktural tidak secara otomatis mengubah budaya birokrasi dan praktik kerja yang telah mengakar kuat. Studi ini mengkaji karakteristik budaya birokrasi pasca-penyederhanaan birokrasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mendasari resistensi terhadap perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Desain fenomenologi kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi terbatas, dan analisis dokumen yang melibatkan pejabat yang terdampak langsung oleh penyetaraan jabatan serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang didukung oleh perangkat lunak NVivo 14 melalui tahapan sistematis berupa pengodean, kategorisasi, pengembangan tema, dan interpretasi. Temuan studi mengungkapkan lima dimensi yang saling berkaitan: budaya hierarkis dan sentralisasi pengambilan keputusan, budaya akuntabilitas administratif-digital, budaya transisi struktural-fungsional, budaya kerja fungsional, dan resistensi terhadap perubahan. Resistensi muncul sebagai tema dominan, yang tercermin dalam ambiguitas peran, ketidakpastian karier, kesenjangan kompetensi, resistensi pasif, dan adaptasi defensif. Meskipun praktik kerja berbasis tim, multitasking, koordinasi berbasis data, responsivitas layanan, dan profesionalisasi mulai berkembang, praktik-praktik tersebut masih terkendala oleh otoritas hierarkis, ketergantungan pada arahan formal, dan identitas kerja yang berorientasi struktural. Studi ini mengonseptualisasikan birokrasi pasca-penyederhanaan sebagai budaya transisi hibrida, di mana praktik fungsional yang baru muncul hidup berdampingan dengan norma struktural yang masih bertahan, sementara resistensi menandakan adanya ketegangan yang belum terselesaikan terkait otoritas, identitas pekerjaan, kompetensi, kepastian karier, dan dukungan organisasi. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi yang efektif memerlukan manajemen perubahan yang berkelanjutan, pengaturan peran dan karier yang jelas, pengembangan kompetensi, kepemimpinan tim yang berdaya, serta pelembagaan sistem kerja berbasis tim.
Beyond Structural Simplification: Bureaucratic Cultural Transformation and Resistance to Organizational Change—Evidence From Tangerang Regency, Indonesia
Bureaucratic simplification in Indonesia was introduced to reduce hierarchical layers and promote a more agile, professional, and performance-oriented public administration; however, structural reform does not automatically transform deeply embedded bureaucratic cultures and work practices. This study examines the characteristics of bureaucratic culture following bureaucratic simplification and explains the factors underlying resistance to change within the Tangerang Regency Government. A qualitative phenomenological design was employed through in-depth semi-structured interviews, limited observations, and document analysis involving officials directly affected by position equalization and those responsible for its implementation. Data were analyzed using thematic analysis supported by NVivo 14 through systematic coding, categorization, theme development, and interpretation. The findings reveal five interrelated dimensions: hierarchical culture and decision centralization, administrative–digital accountability culture, structural–functional transitional culture, functional work culture, and resistance to change. Resistance emerged as the dominant theme, reflected in role ambiguity, career uncertainty, competency gaps, passive resistance, and defensive adaptation. Although team-based work, multitasking, data-driven coordination, service responsiveness, and professionalization have begun to develop, these practices remain constrained by hierarchical authority, dependence on formal directives, and structurally oriented work identities. This study conceptualizes post-simplification bureaucracy as a hybrid transitional culture in which emerging functional practices coexist with persistent structural norms, while resistance signals unresolved tensions surrounding authority, occupational identity, competence, career certainty, and organizational support. Effective bureaucratic simplification therefore requires sustained change management, clear role and career arrangements, competency development, empowered team leadership, and institutionalized team-based work systems.
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 18 No 2 (2026).
Hak Cipta (c) 2026 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.