Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo Berdasarkan Pemodelan Persamaan Struktural

Peran Komitmen dan Dukungan Organisasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Kesiapan Teknologi

Abstrak

Sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengadopsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sistem ini diharapkan dapat terintegrasi penuh ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di setiap instansi daerah. Namun dalam praktiknya, kewajiban di atas kertas belum secara otomatis diimbangi dengan kesiapan di lapangan. Di Provinsi Gorontalo, administrator SIPD di berbagai instansi daerah masih menghadapi berbagai masalah, mulai dari pemahaman teknis yang tidak merata hingga dukungan kelembagaan yang sangat bervariasi antar instansi. Studi ini menganalisis tiga faktor yang dianggap memengaruhi efektivitas implementasi SIPD: komitmen dan dukungan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan teknologi. Data dikumpulkan dari 125 administrator SIPD di berbagai instansi daerah di seluruh Provinsi Gorontalo melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (PLS-SEM). Kapasitas sumber daya manusia muncul sebagai faktor yang paling menentukan. Komitmen dan dukungan organisasi berada di peringkat kedua, karena bahkan sistem terbaik pun membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten, bukan hanya kompetensi pengguna individu saja. Kesiapan teknologi menunjukkan hubungan positif tetapi secara statistik tidak signifikan, kemungkinan besar karena infrastruktur teknologi di Gorontalo sudah relatif memadai. Dengan kata lain, hambatan saat ini terhadap implementasi SIPD bukan lagi tentang perangkat atau jaringan, tetapi tentang orang dan tata kelola organisasi.