Baca Naskah Lengkap
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 18 No 2 (2026).
373 Dilihat 147 Diunduh
Fenomena ketidaksesuaian kualifikasi pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Batam merupakan paradoks dalam konteks kawasan perdagangan bebas (free trade zone, FTZ) yang membutuhkan tenaga kerja teknis terampil. Penelitian ini mengevaluasi kualitas kebijakan pendidikan vokasi dan relevansi kurikulum SMK terhadap kebutuhan industri di Batam dengan desain metode campuran penelitian sekunder integratif. Data administratif dari instansi nasional dan daerah yang mencakup bidang statistik, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sertifikasi profesi dianalisis melalui enam variabel proksi (X1–X6) untuk menyusun Indeks Kesiapan Pendidikan Vokasi (IKPV). Nilai IKPV sebesar 0,787, yang menempatkan sistem dalam kategori optimal, tetapi muncul paradoks struktural: dimensi Partisipasi memperoleh skor sempurna (1,000), sedangkan dimensi Akseptabilitas hanya mencapai 0,559. Hanya 39,86% lulusan SMK yang terserap ke dalam sektor industri yang relevan, sementara 52,58% mengalami ketidaksesuaian vertikal. Tiga kegagalan inti teridentifikasi, yaitu kegagalan pensinyalan, kegagalan kurikulum, dan kegagalan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis bukti, yaitu peraturan daerah yang mewajibkan industri yang beroperasi di FTZ untuk terlibat dalam ekosistem pendidikan vokasi, sinkronisasi wajib kurikulum pendidikan vokasi dengan standar kompetensi nasional, serta sistem sertifikasi kompetensi universal yang selaras dengan kebutuhan industri.
Curriculum Policy, Qualification Mismatch, and the Vocational Education Readiness Index in Batam's Free Trade Zone
The phenomenon of qualification mismatch among vocational high school graduates in Batam represents a paradox in the context of the free trade zone (FTZ), which demands skilled technical workers. This study evaluates the quality of vocational education policy and the relevance of vocational high school curricula to industry needs in Batam using an integrative secondary research mixed-methods approach. Administrative data from national and local agencies covering statistics, education, manpower, and professional certification were analyzed through six proxy variables (X1–X6) to construct the Vocational Education Readiness Index (IKPV). The IKPV stands at 0.787, placing it in the optimal category, yet a structural paradox emerges: the Participation dimension achieves a perfect score (1.000) while the Acceptability dimension reaches only 0.559. Only 39.86% of vocational high school graduates are employed in relevant industry sectors, while 52.58% experience vertical mismatch. Three core failures are identified: signaling, curriculum, and regulatory failures. The study recommends evidence-based policy reform—regional regulations compelling industries operating in the FTZ to engage in the vocational education ecosystem, mandatory synchronization of vocational curricula with national competency standards, and a universal competency certification system aligned with industry.
Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 18 No 2 (2026).
Hak Cipta (c) 2026 Penulis. Artikel ini dilisensikan di bawah CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.