Organizational Contribution, Interpretation, and Application in Implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy

The provision of Child Identity Card (KIA) services does not necessarily provide satisfactory results. This is seen from the realization of Pangandaran District's results, where a Birth Certificate's achievement reached 84 percent in 2019. But in terms of achievement, it is still very minimal; namely, 24 out of 12,224 are obliged to Child Identity Card (KIA). The study aims to explain the organization's contribution, interpretation, and application of the Child Identity Card policy. The study used a qualitative approach with a descriptive-qualitative analysis method utilizing data obtained from interviews with elements of executing agency officials, cooperation agencies, stakeholders in six local governments with the analysis technique using reduction, display, and conclusion. The study results reveal that policy implementation from the organizational aspect of the Child Identity Card (KIA) policy focuses on cooperating with other agencies based on the principle of mutual benefit. It is necessary to create a legal umbrella for cooperation and eliminate sectoral selfishness between government agencies. In the Interpretation aspect, it can be seen that the understanding of the implementing agencies and cooperative agencies on Child Identity Card (KIA) is very good because the rules are clear, technical, and implemented. However, it requires socialization specifically for Child Identity Card (KIA) services to be carried out evenly and extensively in the service area and targeting the community/target groups. In the application aspect, there is still misuse of ink, printing tools, and blanks. Continuity of cooperation is constrained by the lack of profit (small scale), limitations on authority, and e-ID card issuance for local elections (politics). The conclusion on the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy poses challenges to the ability of human resources as policy implementers and the availability of service delivery infrastructure. Besides, the top-down implementation of the Child Identity Card (KIA) policy coupled with limited resources has an impact on the achievements of local government policies.

Pemberian layanan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak serta merta memberikan hasil yang memuaskan, ditinjau dari hasil realisasi pada Kabupaten Pangandaran yang pencapaian Akta Kelahirannya sudah 84 persen di tahun 2019, namun dalam hal pencapaian KIA masih sangat minim, yaitu 24 dari 12.224 wajib KIA. Tujuan kajian menjelaskan kontribusi organisasi, interpretasi dan aplikasi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif memanfaatkan data yang didapat dari wawancara kepada unsur pejabat Instansi Pelaksana, instansi kerja sama, para pemangku kepetingan pada enam pemerintah daerah dengan teknik anlisis menggunakan tahapan reduksi, display, penerikan kesimpulan. Hasil kajian mengungkapkan implementasi kebijakan dari aspek organisasi kebijakan KIA menitikberatkan pada kemampuan bekerja sama dengan instansi lainnya berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Perlu dibuat payung hukum kerja sama dan menghilangkan ego setoral antar instansi pemerintah. Pada aspek Interpretasi, terlihat pemahaman instansi pelaksana dan instansi kerjsama terhadap KIA sangat baik karena aturan yang jelas, teknis dan implementatif. Namun, membutuhkan sosialisasi yang dikhususkan hanya untuk pelayanan KIA, dilakukan merata dan meluas pada area layanan serta menyasar pada kelompok/target masyarakat. pada aspek Aplikasi, masih terjadi penyalahgunaan penggunaan tinta, alat cetak dan blangko. Keberlanjutan kerja sama terkendala karena minimnya profit (berskala kecil), adanya batasan kewenangan, dan penerbitan KTP-el untuk pilkada (politis). Simpulan terhadap impelementasi kebijakan KIA memiliki tantangan pada kemampuan SDM sebagai implementator kebijakan serta ketersediaan sarana-prasarana pemberiaan layanan. Selain itu, Implementasi Kebijakan KIA yang bersifat top-down ditambah dengan sumberdaya yang terbatas memberikan dampak pada capaian kebijakan pemerintah daerah.