Examining Flypaper Effect in Indonesia

In order to increase the tax power of local governments, the central government implemented a major reform in 2010 by transferring the Urban-Country Land and Buildings Tax (PBB-P2) to local governments. Although the tax contributes a significant portion of local government revenues, the spending behavior of local governments is questionable, and it is unclear whether public spending has been increased. This study examines the effect of strengthening PBB-P2 policy on increasing local revenue (PAD) and its impact on regional spending patterns, specifically whether there are still flypapers after policy reform. Applying a fixed-effects panel data method to Indonesian local governments from 2005 to 2020, we found that strengthening PBB-P2 policy had a significant positive impact on PAD. The positive effect was found to be significant one year (year +1) after policy implementation in each region, including for the province, district, and city, with the issuance of regional ordinances related to PBB-P2. Interestingly, the significant increase in PAD impacted regional spending patterns. Thus, the flypaper effect phenomenon did not exist from 2005 to 2020. This implies that the central government can selectively empower local governments to levy appropriate local taxes and user fees. This can be done by providing new local tax sources, restructuring tax types, simplifying usage fee types, and harmonizing regional government regulations with the central government.

Untuk meningkatkan kekuatan pajak pemerintah daerah, pemerintah pusat menerapkan reformasi besar-besaran pada tahun 2010 dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) ke pemerintah daerah. Meskipun pajak menyumbang sebagian besar pendapatan pemerintah daerah, perilaku belanja pemerintah daerah dipertanyakan, dan tidak jelas apakah belanja publik telah ditingkatkan. Studi ini mengkaji pengaruh penguatan kebijakan PBB-P2 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan dampaknya terhadap pola belanja daerah, khususnya apakah masih ada flypaper setelah reformasi kebijakan. Menerapkan metode data panel efek tetap untuk pemerintah daerah Indonesia dari tahun 2005 hingga 2020, kami menemukan bahwa penguatan kebijakan PBB-P2 memiliki dampak positif yang signifikan terhadap PAD. Efek positif ditemukan signifikan satu tahun (tahun +1) setelah implementasi kebijakan di setiap daerah, termasuk untuk provinsi, kabupaten, dan kota, dengan diterbitkannya peraturan daerah terkait PBB-P2. Menariknya, peningkatan PAD yang signifikan berdampak pada pola belanja daerah. Dengan demikian, fenomena flypaper effect tidak terjadi dari tahun 2005 hingga 2020. Hal ini berimplikasi bahwa pemerintah pusat dapat secara selektif memberdayakan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi yang sesuai. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan sumber pajak daerah yang baru, melakukan restrukturisasi jenis pajak, penyederhanaan jenis retribusi penggunaan, dan harmonisasi peraturan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.