Evaluasi Pilkada

Membangun Sinergi Otonomi Daerah dan Pilkada

Abstrak

Tujuan reformasi desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Meskipun proses reformasi bergulir lebih dari dua dekade, namun demokrasi lokal belum terwujud, ditinjau dari belum sinergi antara otonomi daerah dengan pilkada. Tujuan kajian adalah mendeskripsikan akar masalah mengapa tidak terjadi sinergi antara otonomi daerah dan pilkada dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan kajian dengan metode telaah kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan akar masalah belum sinergi antara otonomi daerah dan pilkada karena penerapan konsep desentralisasi di Indonesia dinilai cenderung didominasi oleh perspektif desentralisasi administrasi dan kurang mengaktualisasi perspektif desentralisasi politik. Definisi desentralisasi dan otonomi daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung melestarikan sentralisasi. Selain itu, tujuan utama otonomi daerah lebih memberi penekanan pada tujuan administratif daripada pembangunan demokrasi lokal. Faktor penyebab belum sinergi antara otonomi daerah dan pilkada karena kesenjangan antara ekspektasi dan realitas juga konflik pada level ideologis dan teknis. Kesenjangan ekspektasi dan realitas tampak dari harapan mewujudkan tujuan desentralisasi adalah percepatan proses demokratisasi di tingkat lokal namun secara teknis, otonomi daerah diwarnai oleh oligarki partai politik dan politik transaksional. Rekomendasi yang diajukan adalah Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi paket kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah khususnya pada pasal yang mengatur tujuan otonomi daerah dan pengaturan pemilihan kepala daerah. Sejalan dengan hal tersebut, juga dilakukan revisi UU Pemilahan Kepala Daerah dan UU Partai Politik, khusus tentang mekanisme pencalonan kepala daerah.