Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
DOI:
https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.347-359Keywords:
Satlinmas, Peran, Tugas, Fungsi, , Role, Duties, FunctionsAbstract
Abstrak
Penyelenggaraan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya yang berada dilingkungan permukiman merupakan tugas dan tanggung jawab anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), dan bagaimana yang terjadi bila anggota satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat tidak terpenuhi dengan sepenuhnya dan mengakibatkan kehadiran satlinmas belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, lokasi sampel penelitian dipilih berdasarkan purposive sampel yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang telah mengakomodir kelembagaan Linmas dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi barometer bagi daerah lain dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Tujuan kajian ingin mengetahui sejauhmana Satlinmas dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil penelitiannya bahwa peran Satlinmas dalam menyelenggarakan penanganan kebencanaan, penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten pada umumnya sudah dapat dilaksanakannya, namun pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal.
Â
Abstract
Implementation of security and peace, order and protection of the people especially those who are within the settlement is the duty and responsibility of member units of community protection (Satlinmas), and what happens when members Satlinmas in carrying out its duties and functions not supported by the human resources of adequate quality and quantity , so the expectations and desires of the community to get security and peace, order and public protection are not met in full and result in (Satlinmas) presence can not be felt by the community. The method used in this study using qualitative research with descriptive analysis, the data obtained through documentation, observation, and interviews, sample locations were selected based on purposive sample of Cilacap, Cilacap is a district that has accommodated the institutional Linmas the organizational structure of Civil Service Police Unit and a barometer for other regions in the implementation of the enforcement of local regulations. The purpose of the study wanted to know how far Satlinmas can act in accordance with its duties and functions. Research results that Satlinmas role in organizing disaster management, the handling of security, peace and order, protection of the public at the district level are generally already be implemented, but at the neighborhood level and harmonious citizens tasks and functions are yet to be implemented optimally.
Downloads
References
http://artikata.com/arti-347254-redefinisi.html diunduh tanggal 21 Oktober 2014
http://mustaqiim.wordpress.com/2011/04/10/redefinisi-dari-makna-ke-praktek/ diunduh tanggal 21 Oktober 2014
http://kbbi.web.id/fungsi diunduh tanggal 24 Oktober 2014
https://www.google.com/?
gws_rd=ssl#q=teori+peran+puspa+dan+rianto+1999 diunduh tanggal 2 Desember 2014
http://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/definisi-masyarakat.html diunduh tanggal 12 Desember 2014
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=teori+sosiologi diunduh tanggal 2 Desember 2014
http://bappeda.surakarta.go.id/sites/default/files/DOKUMEN%20KAJIAN%20LINMAS%202011.pdf diunduh tanggal 03 November 2014
http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/linmas-sangat-dibutuhkan-untuk-keterentraman-lingkungan.html diunduh tanggal 18 November 2014
http://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/definisi-masyarakat.html diunduh tanggal 12 Desember 2014
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=teori+sosiologi diunduh tanggal 2 Desember 2014
Moh. Ilham Hamudy, dkk (2013) Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat. Litbang Kemendagri
Keppres No 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem pertahanan keamanan rakyat
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil Dari Departemen Pertahanan Keamanan Kepada Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri no 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kota
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeriintahan Daerah
Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeriintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia