Transformasi Identitas Administratif dan Tata Kelola Hibrida

Negosiasi Otoritas Birokrasi dan Adat di Kabupaten Bungo, Indonesia

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2705

Kata Kunci:

Tata Kelola Hibrida, Identitas Administratif, Rio, Kabupaten Bungo, Bricolage Kelembagaan, Transformasi Simbolik, Konflik Peran

Abstrak

Saat ini, pemerintah daerah terus menghadapi gesekan antara birokrasi resmi dan adat istiadat yang mengakar kuat di komunitas mereka. Di Kabupaten Bungo, Indonesia, ketegangan ini benar-benar muncul ke permukaan setelah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 mengganti istilah “Kepala Desa” dengan gelar tradisional “Rio.” Studi ini meneliti bagaimana perubahan tersebut telah mengguncang cara para pemimpin daerah memandang diri mereka sendiri dan cara mereka beroperasi. Saya mengamati Bungo secara saksama melalui wawancara dengan 25 tokoh kunci, meneliti dokumen hukum, dan bahkan berinteraksi (secara virtual) di grup WhatsApp “Pesan Bungo” untuk melihat bagaimana keadaan berjalan sehari-hari. Pertanyaan besarnya: Bagaimana para pemimpin daerah ini menyeimbangkan tugas resmi dan peran tradisional mereka? Apa sebenarnya yang diubah oleh gelar baru ini di lapangan? Dan apa yang harus dipelajari oleh para pembuat kebijakan dari semua ini? Inilah yang saya temukan. Rio tidak hanya memilih satu sisi—mereka terus berganti peran, terkadang bertindak sesuai aturan, berpegang pada tradisi, dan seringkali bekerja di balik layar melalui jaringan informal. Mereka seperti tukang reparasi, menyusun solusi dari apa pun yang ada. Di satu sisi, menggunakan gelar Rio meningkatkan kredibilitas mereka baik di mata pemerintah maupun masyarakat setempat. Hal itu memberi mereka lebih banyak ruang untuk bermanuver dan menegosiasikan makna kepemimpinan. Tetapi ada sisi sebaliknya: hal itu juga dapat memusatkan kekuasaan di tangan beberapa orang dan mengubah tradisi menjadi sekadar alat untuk mempengaruhi. Intinya? Mengubah gelar administratif bukan hanya langkah di permukaan. Hal itu mengubah pemerintahan lokal menjadi medan pertempuran untuk kekuasaan dan makna. Jika nilai publik dan inklusivitas penting, maka tata kelola perlu tetap fleksibel dan responsif—siap beradaptasi seiring berjalannya ketegangan ini.

Referensi

Basuki, J. (2018). Ekologi Administrasi Publik di Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 3(2), 53–62. https://doi.org/10.22225/pi.3.2.2018.53-62

Edelman, M. (1967). The Symbolic Uses of Politics. University of Illinois Press. https://www.press.uillinois.edu/books/?id=p012020

Gebara, M. F. (2019). Understanding Institutional Bricolage: What Drives Behavior Change Towards Sustainable Land Use in the Eastern Amazon? International Journal of the Commons, 13(1), 637–659. https://doi.org/10.18352/ijc.913

Glaeser, E. (2012). Viewpoint: Triumph of the City. Journal of Transport and Land Use, 5(2), 1–4. https://doi.org/10.5198/jtlu.v5i2.371

Green, K. E. (2016). A Political Ecology of Scaling: Struggles Over Power, Land and Authority. Geoforum, 74, 88–97. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.05.007

Hong, S., & Lee, S. (2018). Adaptive Governance and Decentralization: Evidence From Regulation of the Sharing Economy in Multi-level Governance. Government Information Quarterly, 35(2), 299–305. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.002

Karya, M. A., Haryono, B. S., & Sujarwoto, S. (2024). Digitalization and Innovation of the Service Process: The Efforts to Improve the Quality of Higher Education Services in Kalimantan Island. Jurnal Bina Praja, 16(1), 69–81. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.69-81

Keys, P. W., Wang-Erlandsson, L., Gordon, L. J., Galaz, V., & Ebbesson, J. (2017). Approaching Moisture Recycling Governance. Global Environmental Change, 45, 15–23. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.04.007

Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(1), 71–84. https://doi.org/10.22146/jkap.7535

Pane, E. (2019). The Reconstruction of Village Governance Towards Good Governance (Study in Kalianda District, South Lampung Regency). Fiat Justisia, 13(1), 1–18. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1471

Polko, A., Ochojski, A., & Czornik, M. (2025). Leadership in Urban Commoning: Why Bridging Social Capital Matters? International Journal of the Commons, 19(1), 1–15. https://doi.org/10.5334/ijc.1405

Risse, T., Börzel, T. A., & Draude, A. (2018). The Oxford Handbook of Governance and Limited Statehood (A. Draude, T. A. Börzel, & T. Risse, Eds.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198797203.001.0001

Simanihuruk, M., Ismail, R., Sitorus, H., & Zuska, F. (2023). Negotiating Tradition and Modernity: A Case Study of Hybrid Political Cultures in Village Governance, North Tapanuli, Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(12), 3955–3963. https://doi.org/10.18280/ijsdp.181226

Waheduzzaman, W., & As-Saber, S. (2015). Community Participation and Local Governance in Bangladesh. Australian Journal of Political Science, 50(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/10361146.2014.989194

Young, O. R. (2002). The Institutional Dimensions of Environmental Change. The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/3807.001.0001

Diterbitkan

2025-12-31

Cara Mengutip

Transformasi Identitas Administratif dan Tata Kelola Hibrida: Negosiasi Otoritas Birokrasi dan Adat di Kabupaten Bungo, Indonesia. (2025). Jurnal Bina Praja, 17(3). https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2705

Terbitan

Bagian

Artikel

Cara Mengutip

Transformasi Identitas Administratif dan Tata Kelola Hibrida: Negosiasi Otoritas Birokrasi dan Adat di Kabupaten Bungo, Indonesia. (2025). Jurnal Bina Praja, 17(3). https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2705