Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 16 No. 2 (2024).
Does Specific Transfer and Good Governance Matter?
1,650 Views 1,424 Downloads
The National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 aims to provide 100% of residents with access to safe drinking water. However, according to Central Bureau of Statistics, the average of residents with access to safe drinking water is still at 92% in 2022. Attaining this goal is difficult without focusing on fiscal transfer policy and governance. This study explores the relationship between fiscal transfer and good governance toward access to safe drinking water in each district/city in Indonesia using 2019-2022 data from The Socioeconomics Survey, Central Bureau of Statistics, Ministry of Finance, and Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform. The regression of panel data using a fixed effect model shows that specific-purpose capital grants for drinking water and good governance significantly have a positive impact on access to safe drinking water. These results indicate that specific-purpose capital grants still hold a crucial role in providing access to safe drinking water. Meanwhile, good governance is also a key factor in obtaining optimal outcomes in safe drinking water. In the western region of Indonesia, good governance and poor governance have a stronger effect on access to safe drinking water yet specific-purpose capital grant in the eastern region have a higher impact.
Akses Air Minum Layak: Apakah Transfer Spesifik dan Tata Kelola itu Penting?
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menargetkan akses air minum layak bagi 100% penduduk. Namun, menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata penduduk yang memiliki akses air minum layak masih berada di angka 92% pada tahun 2022. Pencapaian target tersebut sulit dilakukan tanpa memperhatikan kebijakan dan tata kelola transfer fiskal. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara transfer fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap akses air minum layak di setiap kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019-2022. Hasil regresi data panel dengan menggunakan model efek tetap menunjukkan bahwa hibah modal tujuan khusus untuk air minum dan tata kelola pemerintahan yang baik secara signifikan berdampak positif terhadap akses air minum layak. Hasil ini menunjukkan bahwa hibah modal tujuan khusus masih memegang peranan penting dalam penyediaan akses air minum layak. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi faktor kunci dalam memperoleh capaian optimal dalam penyediaan air minum layak. Di wilayah barat Indonesia, tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak yang lebih kuat terhadap akses terhadap air minum yang aman sedangkan hibah modal tujuan khusus di wilayah timur memiliki dampak yang lebih besar.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 16 No. 2 (2024).
Copyright (c) 2024 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.