Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 15 No. 2 (2023).
Effectiveness to Quality of Performance
778 Views 712 Downloads
This study aims to explore the effectiveness and challenges of equalizing positions within the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) from administrative positions to functional positions, which has caused a major transition in the field of government bureaucracy. This study answers three questions, namely, first, how is the policy implemented; second, what are the supporting and inhibiting factors; and third, how is work motivation due to equalization? This study used a qualitative method. Data was collected through interviews and secondary data. The research results showed that the policy of equalizing administrative positions into functional positions within the Ministry of Home Affairs in terms of implementing statutory regulations is smooth. However, problems arose when the policy was implemented. This problem can be seen in policy productivity, policy linearity, policy efficiency, and work motivation due to policy. This study suggests that the equalization of administrative positions into functional positions within the Ministry of Home Affairs should continue to be evaluated, and training related to the main duties and functions of each employee should continue to be improved.
Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: Efektivitas terhadap Kualitas Kinerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas dan tantangan penyetaraan jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari jabatan administratif menjadi jabatan fungsional, yang telah menyebabkan terjadinya transisi besar di bidang birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu, pertama, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan; kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya; dan ketiga, bagaimana motivasi kerja akibat adanya penyetaraan jabatan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan berjalan lancar. Namun, permasalahan muncul ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Permasalahan tersebut terlihat pada produktivitas kebijakan, linearitas kebijakan, efisiensi kebijakan, dan motivasi kerja akibat kebijakan. Penelitian ini menyarankan agar penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terus dievaluasi, dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai terus ditingkatkan.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 15 No. 2 (2023).
Copyright (c) 2023 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.