Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance
DOI:
https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.197-206Kata Kunci:
Implementation of Village Fund Allocation, Improvement of Village Development Programs, Good GovernanceAbstrak
Tujuan penulisan untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa menuju pemerintahan desa yang bersih (Good Governance: akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) mulai dari tahapan perencanaan, transparansi dan pertanggungjawaban.
Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, mendiskripsikan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa Ngombakan. Kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014) dan di crosscheck dengan fenomena riil yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan dalam mewujudkan good governance. Sehingga dapat ditarik kesimpulan:
hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala di lapangan. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di Desa Ngombakan
Referensi
Abidin, N. Z. Z., Singaravello, K., & Zakaria, Z. (2015). Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211(November), 255–259. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.032
Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1–14. Retrieved from https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/view/1694
Dercon, B. (2007). Corporate governance after the Asian crisis. Managerial Law, 49(4), 129–140. https://doi.org/10.1108/03090550710836553
Diansari, R. E. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. In Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta (pp. 504–5011). Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta. Retrieved from http://repository.upy.ac.id/335/
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). Kebijakan Manajemen Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hO8QesAJ8bgJ:www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/02.-Pengelolan-Keuangan-Desa_Kemendagri.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id
Halen, & Astuti, D. D. (2013). Pengaruh tingkat pemahaman, pelatihan dan pendampingan aparatur pemerintah daerah terhadap penerapan accrual basis dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten jember. Jurnal Relasi, 18, 98–119. Retrieved from http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/relasi/article/view/13
Hehamahua, H. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences, 6(3), 15–23. Retrieved from https://ifrnd.org/journal/index.php/jsds/article/view/847
Heryanto, H. (2011). Effect of Marketing Strategy on Consumer Loyalty. International Journal of Lean Thinkin, 2(1), 59–87. Retrieved from http://thinkinglean.com/img/files/020204m.pdf
Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Jakarta: BPFE. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_bisnis_untuk_akunt.html?hl=id&id=FXcxMwAACAAJ&redir_esc=y
Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 8(1), 1–9. https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp. 1-9
Keuangan, K. (2016, November). Tahun Konsolidasi Fiskal. Media Keuangan, 19. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/media/4973/media-keuangan-november-rev.pdf
Krina, P., & Lalolo, L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah (2008th ed.). Yogyakarta: Andi.
Oktaresa, B. (2015). Analisis Hubungan Penglaaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional Dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan, 1(1).
Oktaresa, B. (2015). Kelola Dana Desa, Pemerintah Desa Harus Melek Risiko. Retrieved from https://www.kompasiana.com/betrikaoktaresa/55876656dd937332196a29b6/kelola-dana-desa-pemerintah-desa-harus-melek-risiko
Oleh, H. F. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 1–8. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/download-fullpaperskmp945d6ad757full.pdf
Prahono, A., & Elidjen. (2015). Evaluating the Role e-Government on Public Administration Reform: Case of Official City Government Websites in Indonesia. Procedia Computer Science, 59, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.334
Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara ), 11(1), 1–13. Retrieved from https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/588
Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 538–553. https://doi.org/10.22146/jmh.16276
Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (Vol. 211, pp. 513–518). Bali: Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.068
Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E - Jurnal Katalogis, 3(2), 135–142. Retrieved from http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/4348/3261
Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 3(2), 330–346. https://doi.org/10.12345/IUS.V3I8.216
Temenggung, Y. A. (2016). Rural Financial Management in Perspective Law No 6 of 2014 Concerning the Village. International Journal of Social Sciences, 43(1), 42–54.
Toksoz, F. (2008). GOOD GOVERNANCE: Improving Quality of Life. TESEV Publication. Istanbul. Retrieved from http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Good_Governance_Improving_Quality_Of_Life.pdf
Warsono, H., & Ruksamin, D. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal of Management and Sustainability, 4(3), 175–183. https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p175
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2018 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.
