Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam

Abstrak

Diberlakukannya otonomi daerah di Kota Batam menimbulkan dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) dan Batam Pengusahaan Batam (BP Batam). Masalah dualisme kewenangan tersebut, mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemkot Batam dan BP Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam. Pelbagai upaya pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan ini sehingga strategi yang diupayakan yaitu ingin menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Terkait hal itu, kajian ini bertujuan untuk: Pertama, mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam; dan kedua, Menemukan Dampak tumpang tindih kewenangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Kajian ini merupakan Kajian Kebijakan (policy research, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi pada saat tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui desk research (teknik dokumentasi) dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan Focussed Group Discussion (FGD). Hasil kajian menunjukkan tumpang tindih kewenangan terjadi pada beberapa aspek pemerintahan terkait Perizinan, Lahan Pertanahan, Tata ruang, Hutan, dan Aset. Sedangkan dampak yang dihasilakan dari tumpang tindih kewenangan ini menghambat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yaitu pada penyelesaian asset dan lahan. Sehingga solusi yang ditawarkan yaitu perlunya pembagian wewenang berdasarkan pembagian wilayah kerja atau zonasi sehingga menjadi jelas ruang kerja BP Batam dan Pemko Batam.