Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.99-108Kata Kunci:
Good Governance, Good Extractive Governance, Sumber Daya Alam, Migas, Industri EkstraktifAbstrak
Persoalan pertambangan selama ini menjadi ironi tersendiri bagi masyarakat, alih-alih memperoleh kesejahteraan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, justru melahirkan berbagai persoalan baru hingga konflik di tengah masyarakat. Tujuan utama kajian ini untuk mengembangkan gagasan good extractive governance untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Adapun hasil temuan dari tulisan ini antara lain, keberadaan sumber daya alam berupa migas selama ini lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif (Good Extractive Governance). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain. serta adanya perencanaan yang partisipatif dalam pengelolaan potensi di daerah.
Referensi
(UNDP), U. N. D. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York City: United Nations Development Programme. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=i5nJJwAACAAJ
Berikarionline. (2013). Korupsi Di Tubuh SKK Migas. Retrieved from http://www.berdikarionline.com/korupsi-di-tubuh-skk-migas/
Borni Kurniawan, Frisca Arita Nilawati, & Tim Infest Yogyakarta. (2015). Modul Perencanaan Apresiatif Desa (PAD). Yogyakarta: Infest Yogyakarta. Retrieved from https://issuu.com/infest/docs/modul_perencanaan_apresiatif_desa
CSWS. (2014). Modul Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik. In Modul Pendidikan dan Pelatihan. Surabaya: CSWS FISIP UNAIR.
Farid Hadi. (2013). Membangun Berbasis Aset : Upaya Membangkitkan Warga Desa yang Berdaya dan Aktif Membangun Kemandiriannya. Mandatory: The Journal of Institute for Research and Empowerment, 10(1). Retrieved from https://www.ireyogya.org/uploads/Jurnal mandatory 10 edisi 01.pdf
Hadi, S., & dkk. (2012). Kudeta Putih. Jakarta: Indonesia Berdikari Jl. Salemba Tengah No.39BB, Lt.2 Jakarta Pusat.
Hendra, T. dan D. (2015). #RembangMelawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng. Yogyakarta: Literasi Press
Hilson, G., & Maconachie, R. (2008). “GOOD GOVERNANCE†AND THE EXTRACTIVE INDUSTRIES IN SUB-SAHARAN AFRICA. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 30(1), 52–100. https://doi.org/10.1080/08827500802045511
HuMa. (2013). Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria 2012. Retrieved from http://huma.or.id/pusat-database-dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-danagraria-2012-3.html
Kahir, A. (2012). Potret Perubahan Sumenep.Sumenep.
Richard Auty. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies. London: Roudleg.
Ross, M. L. (2001). DOES OIL HINDER DEMOCRACY? (World Politics 53 No. 53). Washington D.C. Retrieved from https://www.maxwell.syr.edu/uploadedFiles/exed/sites/ldf/Academic/Ross-Does Oil Hinder Democracy.pdf
Sachs, Jeffrey D, and A. M. W. (1997). Natural resource abundance and economic Growth, 5398.
SKK Migas. (2014). Laporan Tahunan 2014. Jakarta. Retrieved from http://skkmigas.go.id/new/images/upload/file/2013/06/Laporan-Tahunan-2014.pdf
Syeirazi, M. K. (2009). Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Thomas Michael Power. (2002). Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development. Montana, USA. Retrieved from https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/OA-Digging_to_Development.pdf
Umar, A. R. M. (1998). Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998. Jurnal Sosial Politik, Vol 16, No 1 (2012).
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2017 Penulis

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.
