Penerapan E-Government melalui Whistleblowing System (WBS) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba

Penulis

  • Andi Irpan Badawi Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin
  • Ashar Prawitno Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin

DOI:

https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81

Kata Kunci:

Bulukumba, E-Government, Pemerintahan, Pengawasan, Whistleblowing System

Abstrak

Maraknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi menunjukkan sebuah kondisi yang memprihatinkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya sektor pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah salah satunya dengan penerapan e-Government melalui whistleblowing system (WBS). Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Government melalui WBS dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Adapun metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government melalui WBS di Kabupaten Bulukumba belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan kesuksesan penerapan e-Government, yaitu support, capacity, dan value guna mewujudkan penyelenggaraan e-Government secara maksimal.

Referensi

Darmansyah, R., Handoko, T., & Tiyas Tinov, M. Y. (2020). Review Penyediaan Sistem Informasi Menejemen Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Dalam Mendukung Kebijakan E-Government Pada Tahun 2019. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 1(1). https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.8

Diskominfo. (2020). Tingkatkan Pengawasan, Pemkab Bulukumba Terapkan Whistle Blowing System. Bulukumbakab.Go.Id. https://bulukumbakab.go.id/rubrik/tingkatkan-pengawasan-pemkabbulukumba-terapkan-whistle-blowing-system

Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1), 141–151. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1088

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Firdaus, I. (2020). Korupsi di Indonesia Terus Naik, Begini Hasil Survei LSI. https://www.kompas.tv/

article/128899/korupsi-di-indonesia-terus-naik-begini-hasil-survei-lsi?page=all

Hariadi, R., T, B. S. M., & Setiawan, W. (2021). Analisis Tingkat Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Tinjau Dari Segi Program dan Fasilitas Olahraga di Kecamatan Wongsorejo. SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga, 2(1), 132–138. https://doi.org/10.46838/spr.v2i1.96

Indra Foreman Onsu, Michael S. Mantiri, & Frans Singkoh. (2019). Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam, Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoa Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/27033/26626

Mohi, W. K., & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi), 6(2), 102. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.102-110.2017

Muspitta. (2021). Oknum Pegawai Samsat Bulukumba Diduga Pungli, Begini Modusnya. https://www.bonepos.com/2021/03/05/oknum-pegawai-samsat-bulukumba-diduga-pungli-begini-modusnya

Prasetia, E. H. (2019). Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. Jurist-Diction, 2(6), 2079. https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15944

Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat, 5(1), 17. https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23721

Rahmatullah, A. F. (2021). Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ijd-Demos, 3(2), 86–97. https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.87

Rolania Batubara, E., & Helmy, H. (2019). Analisis Pengembangan Electronic Government Melalui Penyelenggaraan Website Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(4), 1666–1686. https://doi.org/10.24036/jea.v1i4.169

Sahida, A. P., Rustamaji, H. C., & Hafsah, H. (2017). Sistem Informasi Pemerintahan Desa Menggunakan Framework Zachman Studi Kasus Desa Triwidadi, Pajangan, Bantul. Telematika, 14(2), 89–99. https://doi.org/10.31315/telematika.v14i2.2096

Siadari, L. P. P. (2020). Korupsi Lahir Dari Penyimpangan Standar Pelayanan Publik. Ombudsman.Go.Id. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--korupsi-lahir-dari-penyimpangan-standar-pelayananpublik-

Somantri, O., & Hasta, I. D. (2017). Implementasi e-Government Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis Service Oriented Architecture (SOA). Jurnal Informatika:Jurnal Pengembangan IT (JPIT), 2(1), 23–29. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30591/jpit.v2i1.437.g403

Sugiono, S. (2021). Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 5(2), 115–125. https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.115-125

Sumirah, S., Winarno, W. W., & Nugroho, H. A. (2021). Perancangan Model Layanan Publik Pemerintah Daerah Berbasis One Stop Service. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer, 3(1), 8–16.

Suyatna, U. (2020). Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Sosiohumaniora, 22(3), 325–333. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047

Tamtomo, A. B. (2020). INFOGRAFIK: 7 Kasus Korupsi dengan Kerugian Terbesar di Indonesia. Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/090500465/infografik-7-kasus-korupsidengan-kerugian-terbesar-di-indonesia K.

Triantoro, H. D., Utami, I., & Joseph, C. (2020). Whistleblowing system, Machiavellian personality, fraud intention. Journal of Financial Crime, 27(1), 202–216. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0003

Yunawati, S. (2018). Dampak Penerapan Whistleblowing System terhadap InternalFraud Pada PT. Bank Central Asia Periode 2014 – 2017. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 7(1), 27–32. https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/41/21

Unduhan

Diterbitkan

2022-05-31

Cara Mengutip

Badawi, A. I., & Prawitno, A. (2022). Penerapan E-Government melalui Whistleblowing System (WBS) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 6(1), 69–81. https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.69-81

Terbitan

Vol 6 No 1 (2022)

Bagian

Artikel

Lisensi

Hak Cipta (c) 2022 Penulis

Creative Commons License

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.