Beralih ke bagian utama
Akses Terbuka

Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Bukti & Inovasi Kebijakan.

Jurnal ilmiah peer-reviewed yang menerbitkan riset kebijakan publik, desentralisasi, otonomi daerah, dan manajemen pemerintahan.

  • Akreditasi Nasional Badge SINTA 2 — buka profil jurnal di SINTA
  • Frekuensi Terbit 3× / Tahun April, Agustus & Desember · 2025
  • Tingkat Penerimaan 24% Seleksi melalui peer review
  • Keputusan Pertama 142 Hari 80% naskah diputuskan dalam waktu ini
Repositori Publikasi

Koleksi Riset

Komparasi Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Perbedaan kelembagaan antara desa dan kelurahan dapat menghasilkan kekuatan tata kelola yang berbeda, meskipun implikasinya terhadap kinerja secara keseluruhan masih belum jelas. Penelitian ini membandingkan kinerja tata kelola multidimensi antara 28 desa yang dipilih melalui pengambilan sampel acak sederhana dan…

Melampaui Penyederhanaan Struktural: Transformasi Budaya Birokrasi dan Resistensi terhadap Perubahan Organisasi—Bukti dari Kabupaten Tangerang, Indonesia

Penyederhanaan birokrasi di Indonesia diperkenalkan untuk mengurangi lapisan hierarki serta mendorong administrasi publik yang lebih lincah, profesional, dan berorientasi pada kinerja; namun, reformasi struktural tidak secara otomatis mengubah budaya birokrasi dan praktik kerja yang telah mengakar kuat. Studi ini…

Branding Budaya dan Keagamaan sebagai Sumber Daya Soft Power: Paradiplomasi di Jawa Barat, Indonesia

Pada era globalisasi dan desentralisasi, pemerintah subnasional semakin terlibat dalam hubungan internasional melalui paradiplomasi dengan memanfaatkan soft power untuk mempromosikan identitas lokal dan mendukung politik luar negeri nasional. Penelitian ini mengkaji strategi paradiplomasi Provinsi Jawa Barat…

Melampaui Rencana Aksi Nasional: Lintasan Kebijakan, Substitusi Instrumen, dan Kewajiban Negara untuk Melindungi dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan Indonesia sebagai Kasus Devian

Operasionalisasi kewajiban negara dalam bisnis dan hak asasi manusia tidak mengikuti satu pola yang seragam. Rencana aksi nasional (RAN) banyak digunakan untuk mengoperasionalkan kewajiban negara untuk melindungi berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia…

503 artikel terbit sejak 2009 Akses Seluruh Arsip

Dikelola oleh Redaksi Jurnal Bina Praja

Domestic Policy Strategy Agency, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia