Political Pragmatics in Indonesia

Political pragmatics has become its dynamic in Local Elections. The existence of incumbent power and uneven coalition formation of parties in the election can directly reduce or eliminate the opportunity for other political parties to participate in the election. In addition to these problems, so far, candidates' nomination by political parties turns out to pay more attention to the incumbent electability or popularity of the candidates to be carried by them and without assuming to party ideology. This certainly makes the power imbalance so that candidates from political parties or coalitions of other political parties are reluctant to compete. Political parties hold a coalition to carry out the candidates for various reasons. This research article will explain political parties' pragmatics in forming a coalition and carrying a pair of candidates that gave rise to a single candidate's phenomenon. The research article begins with collecting data through a literature study and is supported by the General Elections Commission's data. To answer this phenomenon, the writer analyzes the documentation as long as the Local Elections is held simultaneously. The concept of political pragmatism is expected to explain these phenomena. This paper concludes that the pragmatic methods used by political parties in determining coalitions and candidates in the Regional Head Election are because the purpose of political parties to participate in the contestation is only a victory to gain power.

Abstrak
Pragmatisme politik senyatanya telah menjadi sebuah dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Adanya kekuasaan petahana dan pembentukan koalisi partai yang tidak merata  secara langsung dapat mengurangi atau menghilangkan peluang bagi partai politik lain untuk berpartisipasi dalam kontestasi. Selain masalah-masalah ini, sejauh ini pencalonan pasangan calon oleh partai-partai politik ternyata lebih memperhatikan keterpilihan atau popularitas calon yang akan diemban oleh mereka dan tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini tentu saja membuat adanya ketimpangan kekuasaan sehingga calon dari partai politik atau koalisi partai politik lain akan memiliki keengganan untuk bersaing. Makalah ini akan menjelaskan pragmatisme partai politik dalam membentuk koalisi hingga mengantarkan pada munculnya fenomena calon tunggal dalam perhelatan Pilkada. Penulisan artikel ini dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan juga didukung oleh data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menjawab fenomena ini, penulis mencoba melakukan analisis dokumentasi selama Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara bersamaan. Konsep pragmatisme politik diharapkan dapat menjelaskan fenomena ini. Hasil dari makalah ini menyimpulkan bahwa metode pragmatis yang digunakan oleh partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah karena tujuan partai politik untuk berpartisipasi dalam kontes hanyalah kemenangan untuk mendapatkan kekuasaan.