From Compliance to Governance Capability

Risk management in local government is increasingly positioned as a strategic instrument for strengthening governance, integrity, and the quality of public decision-making. However, various studies show that increased regulation and maturity of risk management systems do not always translate into substantive improvements in governance and behavioral risk control. This study aims to analyze the effectiveness of risk management policies in the East Kalimantan Provincial Government by examining the suitability of policy design, variations in implementation across regional institutions, and their impact on governance and government integrity. The study uses a qualitative, descriptive, evaluative approach through case studies of four strategic regional institutions. Data was collected through in-depth interviews, limited participant observation, and document analysis. Data was analyzed using an interactive model. The results of this study indicate that the risk management policy in the East Kalimantan Provincial Government is normatively aligned with international standards and has successfully increased the maturity of the internal control system. However, the policy's effectiveness still varies across regional agencies and has not fully strengthened integrity, as reflected in the paradox between increasing system maturity and decreasing corruption control effectiveness. This finding confirms that risk management has not been fully internalized as a culture and strategic decision-making instrument. In conclusion, strengthening risk management requires a shift from an administrative compliance approach to a reflective, integrated policy-learning approach. It is also recommended that policies be more directed at strengthening risk leadership, the role of the Inspectorate as a risk enabler, integrating risk into planning and budgeting, and developing a risk-aware culture, particularly across regional agencies within the East Kalimantan Provincial Government.

Manajemen risiko di pemerintahan daerah semakin diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan kualitas pengambilan keputusan publik. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan kematangan sistem manajemen risiko tidak selalu diterjemahkan menjadi peningkatan substantif dalam tata kelola dan pengendalian risiko perilaku. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan memeriksa kesesuaian desain kebijakan, variasi implementasi di berbagai lembaga daerah, dan dampaknya terhadap tata kelola dan integritas pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan evaluatif melalui studi kasus empat lembaga daerah strategis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan terbatas, dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaras secara normatif dengan standar internasional dan telah berhasil meningkatkan kematangan sistem pengendalian internal. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bervariasi di berbagai lembaga daerah dan belum sepenuhnya memperkuat integritas, sebagaimana tercermin dalam paradoks antara peningkatan kematangan sistem dan penurunan efektivitas pengendalian korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen risiko belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai budaya dan instrumen pengambilan keputusan strategis. Kesimpulannya, penguatan manajemen risiko memerlukan pergeseran dari pendekatan kepatuhan administratif ke pendekatan pembelajaran kebijakan yang reflektif dan terintegrasi. Disarankan juga agar kebijakan lebih diarahkan pada penguatan kepemimpinan risiko, peran Inspektorat sebagai fasilitator risiko, pengintegrasian risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran, serta pengembangan budaya sadar risiko, khususnya di seluruh instansi regional dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.