Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 3 (2025).
555 Views 480 Downloads
Since the 1980s, Corporate University has evolved into a systematic human resource development strategy that integrates individual development with organizational goals. In the public sector, the New Public Management paradigm encourages the adoption of private-sector managerial practices to improve bureaucratic effectiveness, foster a culture of continuous learning, and strengthen institutional capabilities. In Indonesia, the implementation of Corporate University remains limited, particularly in technical ministries such as the Ministry of Transportation (Kemenhub), where some employees do not yet understand the Corporate University concept, training is not yet needs-based, and HR planning mechanisms such as the Individual Development Plan (IDP) and Human Capital Development Plan (HCDP) have not been consistently implemented. This study evaluates the institutional readiness of the Ministry of Transportation to implement in Corporate University using a mixed-methods approach with a Sequential Explanatory design. Quantitative analysis of 396 Civil Servants shows an average institutional readiness of 52.6% (Intermediate Low category), with the highest institutional structure (89.6%) and the lowest learning strategy (30.5%). Qualitative analysis confirms that despite strong structural foundations and technological support, the implementation of experiential learning, cross-unit collaboration, and system integration with IDP/HCDP remains limited. Triangulation results reveal a gap between formal readiness and operational effectiveness, emphasizing the need to strengthen coordination, internal capacity, and digital integration. These findings provide conceptual contributions to the Corporate University literature in the public sector and practical support for the Ministry of Transportation in building an adaptive, sustainable, and results-oriented civil servant learning system that supports innovative and collaborative bureaucratic transformation.
Analisis Kesiapan dan Strategi Implementasi Universitas Korporat sebagai Sistem Pelatihan dan Pembelajaran ASN di Kementerian Perhubungan
Sejak tahun 1980-an, Universitas Korporat telah berkembang menjadi strategi pengembangan sumber daya manusia yang sistematis yang mengintegrasikan pengembangan individu dengan tujuan organisasi. Di sektor publik, paradigma Manajemen Publik Baru mendorong adopsi praktik manajerial sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan, dan memperkuat kemampuan institusional. Di Indonesia, implementasi Universitas Korporat masih terbatas, khususnya di kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di mana sebagian pegawai belum memahami konsep Universitas Korporat, pelatihan belum berbasis kebutuhan, dan mekanisme perencanaan SDM seperti Rencana Pengembangan Individu (IDP) dan Rencana Pengembangan Modal Manusia (HCDP) belum diimplementasikan secara konsisten. Studi ini mengevaluasi kesiapan institusional Kementerian Perhubungan untuk mengimplementasikan Universitas Korporat menggunakan pendekatan metode campuran dengan desain Penjelasan Sekuensial. Analisis kuantitatif terhadap 396 PNS menunjukkan kesiapan institusional rata-rata 52,6% (kategori Menengah Rendah), dengan struktur institusional tertinggi (89,6%) dan strategi pembelajaran terendah (30,5%). Analisis kualitatif menegaskan bahwa meskipun memiliki fondasi struktural yang kuat dan dukungan teknologi, implementasi pembelajaran berbasis pengalaman, kolaborasi lintas unit, dan integrasi sistem dengan IDP/HCDP masih terbatas. Hasil triangulasi menunjukkan kesenjangan antara kesiapan formal dan efektivitas operasional, menekankan perlunya penguatan koordinasi, kapasitas internal, dan integrasi digital. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual pada literatur Universitas Korporat di sektor publik dan dukungan praktis bagi Kementerian Perhubungan dalam membangun sistem pembelajaran pegawai negeri sipil yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil yang mendukung transformasi birokrasi yang inovatif dan kolaboratif.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 3 (2025).
Copyright (c) 2025 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.