Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 16 No. 3 (2024).
A Case Study of Lamaksenulu Village, Indonesia
840 Views 629 Downloads
Post-election conflicts in Lamaksenulu Village, Indonesia, reflect public dissatisfaction with election results and underlying socio-political tensions. This study examines conflict management strategies in the context of Thomas and Kilmann’s conflict management theory within a rural Indonesian setting. Adopting a descriptive qualitative approach, the study examines how collaboration, compromise, and accommodation—mediated by traditional leadership and hybrid governance—were used to address disputes. Although reconciliation was pursued through deliberation and dialogue, structural dissatisfaction remains, posing risks of recurring tensions. This research contributes to the literature by localizing a widely used Western conflict management model, offering a culturally grounded perspective on post-election conflict resolution. It demonstrates how combining formal institutions with indigenous practices enhances understanding of conflict dynamics in rural democracies. Key recommendations include improving electoral transparency, strengthening traditional leadership in dispute mediation, and developing inclusive reconciliation programs to foster lasting socio-political stability.
Penerapan Strategi Manajemen Konflik dalam Sengketa Pasca Pemilu: Studi Kasus Desa Lamaksenulu, Indonesia
Konflik pascapemilu di Desa Lamaksenulu, Indonesia, mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap hasil pemilu dan ketegangan sosial-politik yang mendasarinya. Studi ini mengkaji strategi manajemen konflik dalam konteks teori manajemen konflik Thomas dan Kilmann dalam lingkungan pedesaan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengkaji bagaimana kolaborasi, kompromi, dan akomodasi—yang dimediasi oleh kepemimpinan tradisional dan tata kelola hibrida—digunakan untuk mengatasi perselisihan. Meskipun rekonsiliasi diupayakan melalui musyawarah dan dialog, ketidakpuasan struktural tetap ada, yang menimbulkan risiko ketegangan yang berulang. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan melokalisasi model manajemen konflik Barat yang banyak digunakan, yang menawarkan perspektif yang berlandaskan budaya tentang penyelesaian konflik pascapemilu. Penelitian ini menunjukkan bagaimana menggabungkan lembaga formal dengan praktik adat meningkatkan pemahaman tentang dinamika konflik dalam demokrasi pedesaan. Rekomendasi utama meliputi peningkatan transparansi pemilu, penguatan kepemimpinan tradisional dalam mediasi perselisihan, dan pengembangan program rekonsiliasi inklusif untuk mendorong stabilitas sosial-politik yang langgeng.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 16 No. 3 (2024).
Made Ngurah Demi Andayana · Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Copyright (c) 2024 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.