Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 13 No. 2 (2021).
1,253 Views 918 Downloads
The impact of the Covid-19 pandemic, which has had a major impact on people's lives, has prompted the president and his cabinet members to respond with various policy stimuli. This study wants to see the solidity of the president's assistants in responding to President Jokowi's general policies in dealing with the Covid-19 pandemic and analyze the causes of the ineffectiveness of policies taken with an applied communication approach the policy field. By using the literature study method, this research finds that the implementation of policies made by the president's assistants is not in line with the wishes of the president as the Head of Government. This is probably due to the political power dynamics contained in the Jokowi's second term coalition members. In addition, the interests of coalition members may impact the process and decision-making of a policy. The results of this study recommend that the government strengthen the role of the structure in charge of managing and ensuring that the policies taken by the president's assistants in handling Covid-19 are in line with the president's wishes. Furthermore, it is necessary to communicate the policy to all stakeholders involved in the policy process so that the policies taken in handling Covid-19 do not represent the political interests of coalition members. In addition, to maintain the solidity of the coalition cabinet in handling Covid-19, the positions of cabinet members involved in the policy implementation process must submit to the power of the President as Head of
Komunikasi Kebijakan dan Soliditas Koalisi Pemerintahan Jokowi Jilid 2 dalam Penanganan Covid-19
Dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat membuat Presiden dan para anggota kabinetnya merespons dengan berbagai stimulus kebijakan. Penelitian ini ingin melihat soliditas para pembantu Presiden merespons kebijakan yang diambil terhadap kebijakan umum Presiden Jokowi dalam menangani pandemi covid-19 dan menganalisis penyebab ketidak efektifan kebijakan yang diambil dengan pendekatan komunikasi terapan di bidang kebijakan. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ditemukan implementasi kebijakan yang dibuat oleh para pembantu Presiden yang tidak selaras dengan keinginan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Hal ini berkemungkinan disebabkan dinamika kekuatan politik yang terdapat dalam anggota kabinet koalisi Jokowi Jilid II. Selain itu kepentingan dari anggota koalisi mungkin saja berdampak dalam proses dan pengambilan keputusan terhadap sebuah kebijakan. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat peran struktur yang bertugas untuk mengelola dan memastikan kebijakan yang diambil oleh para pembantu Presiden dalam penanganan covid-19 sudah selaras dengan keinginan Presiden. Selanjutnya perlu dilakukan komunikasi kebijakan kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan agar kebijakan yang diambil dalam penanganan covid-19 tidak mewakili kepentingan politik dari anggota koalisi. Selain itu untuk menjaga soliditas kabinet koalisi dalam penanganan covid-19 posisi anggota kabinet yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan harus tunduk kepada kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 13 No. 2 (2021).
Copyright (c) 2021 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.