Analisis Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya

Abstrak

Pelaksanaan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang dibangun oleh pengembang kepada pemerintah daerah hingga saat ini banyak terkendala.  Sejak keluarnya Permendagri No. 9 Tahun 2009, jumlah pengembang yang melakukan serah terima PSU perumahan masih sangat sedikit.  Penelitian ini bermaksud untuk menggali permasalahan-permasalahan proses serah terima PSU, baik dari sudut pandang pengembang maupun pemerintah daerah khususnya di kawasan Metropolitan Bandung Raya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara kepada 14 narasumber pengembang yang berpengalaman dalam mengembangkan perumahan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, berikut 3 orang narasumber dari Pemerintah Daerah.  Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi berita elektronik tentang serah terima PSU di Metropolitan Bandung Raya serta dokumentasi peraturan daerah serah terima PSU perumahan di tingkat kabupaten/kota di kawasan Bandung Raya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala serah terima terjadi dari kedua belah pihak, baik dari sisi pengembang maupun pemerintah daerah itu sendiri.  Pengembang merasa pemerintah daerah sering mempersulit birokrasi serah terima, sementara Pemerintah Daerah terkendala dengan permasalahan ketidaksesuaian aset PSU yang diserahterimakan dengan dokumen siteplan dan perizinan.  Disamping itu, pemerintah daerah cenderung belum siap bila tiba-tiba harus langsung menerima dan melaksanakan pemeliharaan PSU perumahan dalam jumlah yang besar.  Untuk itu, pemerintah selaku penyelenggara urusan perumahan sudah seharusnya melakukan pembenahan manajemen perencanaan PSU, baik dari segi metode penyediaan, pembiayaan maupun skema pemeliharaan.  Selaku administratur dan regulator, pemerintah harus menjalankan fungsi monitoring selama masa pelaksanaan pembangunan sehingga berbagai permasalahan dilapangan tidak terjadi berlarut-larut. 

hususnya di kawasan Metropolitan Bandung Raya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara kepada 14 narasumber pengembang yang berpengalaman dalam mengembangkan perumahan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, berikut 3 orang narasumber dari Pemerintah Daerah.  Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dokumentasi berita elektronik tentang serah terima PSU di Metropolitan Bandung Raya serta dokumentasi peraturan daerah serah terima PSU perumahan di tingkat kabupaten/kota di kawasan Bandung Raya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala serah terima terjadi dari kedua belah pihak, baik dari sisi pengembang maupun pemerintah daerah itu sendiri.  Pengembang merasa pemerintah daerah sering mempersulit birokrasi serah terima, sementara Pemerintah Daerah terkendala dengan permasalahan ketidaksesuaian aset PSU yang diserahterimakan dengan dokumen siteplan dan perizinan.  Disamping itu, pemerintah daerah cenderung belum siap bila tiba-tiba harus langsung menerima dan melaksanakan pemeliharaan PSU perumahan dalam jumlah yang besar.  Untuk itu, pemerintah selaku penyelenggara urusan perumahan sudah seharusnya melakukan pembenahan manajemen perencanaan PSU, baik dari segi metode penyediaan, pembiayaan maupun skema pemeliharaan.  Selaku administratur dan regulator, pemerintah harus menjalankan fungsi monitoring selama masa pelaksanaan pembangunan sehingga berbagai permasalahan dilapangan tidak terjadi berlarut-larut.