Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 18 No. 2 (2026).
284 Views 170 Downloads
Institutional differences between rural villages and urban villages may generate distinct governance strengths, although their implications for overall performance remain unclear. This study compares multidimensional governance performance between 28 rural villages selected through simple random sampling and all 28 urban villages in Tangerang regency, Indonesia. Administrative data covering 16 indicators across six governance dimensions were analyzed using Welch’s independent-samples t test, with Mann–Whitney U and permutation tests as robustness checks. Urban villages performed significantly better in accountability (t = 3.887, p < .001, d = 1.04), efficiency (t = 2.195, p = .033, d = 0.59), and institutional capacity (t = 2.424, p = .019, d = 0.65), whereas rural villages achieved higher participation (t = −3.528, p = .001, d = −0.94). No significant differences emerged in effectiveness, transparency, the governance performance index (t = 1.464, p = .150), or the total indicator score (t = 1.436, p = .157). These findings indicate that institutional design is associated with dimension-specific capabilities rather than with overall performance superiority. Reform in Tangerang regency may therefore be better targeted by dimension than through uniform aggregate targets—strengthening administrative accountability, resource efficiency, and institutional capacity in rural villages while expanding substantive citizen participation in urban villages.
Komparasi Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
Perbedaan kelembagaan antara desa dan kelurahan dapat menghasilkan kekuatan tata kelola yang berbeda, meskipun implikasinya terhadap kinerja secara keseluruhan masih belum jelas. Penelitian ini membandingkan kinerja tata kelola multidimensi antara 28 desa yang dipilih melalui pengambilan sampel acak sederhana dan seluruh 28 kelurahan di Kabupaten Tangerang, Indonesia. Data administratif yang mencakup 16 indikator pada enam dimensi tata kelola dianalisis menggunakan uji t Welch untuk sampel independen, dengan uji U Mann–Whitney dan uji permutasi untuk menguji ketahanan hasil. Kelurahan menunjukkan kinerja yang secara signifikan lebih baik pada akuntabilitas (t = 3,887, p < 0,001, d = 1,04), efisiensi (t = 2,195, p = 0,033, d = 0,59), dan kapasitas kelembagaan (t = 2,424, p = 0,019, d = 0,65), sedangkan desa mencapai tingkat partisipasi yang lebih tinggi (t = −3,528, p = 0,001, d = −0,94). Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada efektivitas, transparansi, indeks kinerja tata kelola (t = 1,464, p = 0,150), maupun skor total indikator (t = 1,436, p = 0,157). Temuan ini menunjukkan bahwa desain kelembagaan berkaitan dengan kemampuan yang bersifat spesifik pada tiap dimensi, bukan dengan keunggulan kinerja secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi di Kabupaten Tangerang dapat lebih tepat diarahkan berdasarkan dimensi daripada melalui target agregat yang seragam—yaitu dengan memperkuat akuntabilitas administratif, efisiensi sumber daya, dan kapasitas kelembagaan di desa, serta memperluas partisipasi warga yang substantif di kelurahan.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 18 No. 2 (2026).
Copyright (c) 2026 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.