When Fiscal Space Fails to Reduce Poverty

This study examines the mismatch between rising regional fiscal capacity and poverty reduction in West Nusa Tenggara (NTB) Province, 2019–2023. It responds to a puzzle: NTB’s Regional Fiscal Capacity Index rose sharply, especially in 2022–2023, while poverty declined only marginally and fluctuated. The research uses a qualitative approach with an instrumental case study design, supported by quantitative data on fiscal capacity and poverty trends. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis of regional budgets, development plans, performance reports, and official statistics, then analyzed thematically to identify the mechanisms linking fiscal space to social outcomes. Trustworthiness was ensured through source and method triangulation, member checking, audit trails, and cross-source verification. The findings indicate that rising fiscal capacity has not effectively driven poverty reduction because it is constrained by three governance filters: institutional fragmentation across regional government agencies, the dominance of short-term charitable programs, and weaknesses in data systems and beneficiary targeting. Fiscal capacity is therefore a necessary but not sufficient condition for anti-poverty policy success. The study’s contribution lies in developing a fiscal capacity–governance filter–social outcome framework that explains why budgetary capacity fails to convert into welfare gains, extending the fiscal decentralization literature by positioning governance as a mediating mechanism rather than an administrative variable. Policy implications include strengthening the Regional Poverty Reduction Coordination Team, integrating beneficiary databases, adopting outcome-based budgeting, promoting evidence-based evaluation, and improving cross-agency coordination so that fiscal decentralization can work more effectively for poor communities in NTB.

Studi ini meneliti ketidaksesuaian antara peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 2019–2023. Studi ini menjawab sebuah teka-teki: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah NTB meningkat tajam, terutama pada tahun 2022–2023, sementara kemiskinan hanya menurun sedikit dan berfluktuasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental, didukung oleh data kuantitatif tentang kapasitas fiskal dan tren kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, dan analisis dokumen anggaran daerah, rencana pembangunan, laporan kinerja, dan statistik resmi, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi mekanisme yang menghubungkan ruang fiskal dengan hasil sosial. Kepercayaan dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode, pengecekan anggota, jejak audit, dan verifikasi lintas sumber. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum secara efektif mendorong pengurangan kemiskinan karena dibatasi oleh tiga filter tata kelola: fragmentasi kelembagaan di berbagai lembaga pemerintah daerah, dominasi program amal jangka pendek, dan kelemahan dalam sistem data dan penargetan penerima manfaat. Oleh karena itu, kapasitas fiskal merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kontribusi studi ini terletak pada pengembangan kerangka kerja kapasitas fiskal–filter tata kelola–hasil sosial yang menjelaskan mengapa kapasitas anggaran gagal menghasilkan peningkatan kesejahteraan, memperluas literatur desentralisasi fiskal dengan memposisikan tata kelola sebagai mekanisme mediasi daripada variabel administratif. Implikasi kebijakan meliputi penguatan Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan Regional, pengintegrasian basis data penerima manfaat, penerapan penganggaran berbasis hasil, promosi evaluasi berbasis bukti, dan peningkatan koordinasi antar lembaga sehingga desentralisasi fiskal dapat bekerja lebih efektif untuk masyarakat miskin di NTB.