Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 18 No. 2 (2026).
The Motaain Border Area, Belu Regency
0 Views 0 Downloads
Border areas in Indonesia face persistent challenges in economic development despite their strategic importance for national sovereignty and regional integration. The Motaain border area in Belu regency, specifically targeted under Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 1 of 2021, represents a critical case where multiple development programs have been implemented to accelerate economic growth. This study aims to analyze the potential problems arising from the implementation of economic development acceleration programs in the Motaain border area. An exploratory qualitative method was employed, utilizing a literature review and in-depth interviews with six informants: two key informants from academia and the provincial government, and four informants from the regency government and community leaders. The findings indicate three programs that encounter problems: (1) the provision of cattle breeding stock is constrained by traditional extensive grazing systems and low livestock productivity; (2) the construction of an export-standard slaughterhouse is threatened by an insufficient cattle population and inconsistent cattle quality; and (3) the development of the poultry feed industry faces raw-material scarcity arising from low corn productivity and subsistence farming patterns. These programs suggest implementation gaps between central government directives and local readiness in terms of productivity, quality, and sustainability. The study concludes that accelerated economic development in border areas must be accompanied by capacity building of economic actors and strengthened inter-regional cooperation to ensure program effectiveness and long-term sustainability.
Kesenjangan Implementasi Kebijakan dan Kesiapan Lokal dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi: Kawasan Perbatasan Motaain, Kabupaten Belu
Kawasan perbatasan di Indonesia menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang terus berlanjut, meskipun memiliki arti strategis bagi kedaulatan nasional dan integrasi kawasan. Kawasan perbatasan Motaain di Kabupaten Belu, yang secara khusus menjadi sasaran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, merupakan kasus penting, dengan berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Motaain. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan enam informan: dua informan kunci dari kalangan akademisi dan pemerintah provinsi, serta empat informan dari pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga program yang menghadapi permasalahan: (1) penyediaan bibit sapi terkendala sistem penggembalaan ekstensif tradisional dan rendahnya produktivitas ternak; (2) pembangunan rumah potong hewan berstandar ekspor terancam oleh populasi sapi yang belum memadai dan kualitas sapi yang tidak seragam; serta (3) pengembangan industri pakan ternak unggas menghadapi kelangkaan bahan baku akibat rendahnya produktivitas jagung dan pola pertanian subsisten. Ketiga program tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi antara arahan pemerintah pusat dan kesiapan lokal dalam hal produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan harus disertai penguatan kapasitas pelaku ekonomi dan peningkatan kerja sama antardaerah untuk menjamin efektivitas program dan keberlanjutan jangka panjang.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 18 No. 2 (2026).
Copyright (c) 2026 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.