Dari Simbolik ke Substantif
Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Kebijakan UMKM di Daerah
DOI:
https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.2588Kata Kunci:
Anggota DPRD Perempuan, Teori Jaringan Aktor, Representasi Politik, Kebijakan UMKMAbstrak
Penelitian ini menganalisis peran anggota DPRD perempuan di Komisi II DPRD Kota Pasuruan dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus serta analisis kerangka Actor-Network Theory (ANT), penelitian ini menyoroti adanya keterbatasan struktural dan lemahnya jaringan antar aktor kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota DPRD perempuan masih terbatas pada ruang simbolis, dengan kontribusi substantif yang terhambat oleh dominasi aktor laki-laki, dukungan partai yang minimal, serta integrasi yang lemah dengan aktor kebijakan lain seperti OPD dan komunitas UMKM. Pendekatan advokasi perempuan yang lebih empatik dan berbasis lapangan belum secara optimal difasilitasi dalam struktur pengambilan keputusan. Analisis menggunakan kerangka ANT menunjukkan bahwa anggota DPRD perempuan belum menjadi simpul strategi dalam kebijakan jaringan. Kesimpulannya, penguatan kapasitas politik, akses struktural, dan strategi jaringan merupakan prasyarat penting agar representasi perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi transformatif dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap pelaku UMKM, khususnya perempuan.
Unduhan
Referensi
Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. Journal of Practice Learning and Educational Development, 4(2), 131–136. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287
Ar Rafii, M., & Jaelani, E. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Keterwakilan di Legislatif. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(2), 87–99. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75
Argawidyanti, T. N., Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2023). Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Ruang Publik dan Politik: Pendidikan Politik Perempuan dalam Program ‘Sekoper Cinta’ di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment, 2(2), 95–106. https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2899
Azzahra, T., Saptawan, A., & Mardianto. (2023). Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota Palembang, 2014-2019. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.25
Fariaty, C. N. (2022). Peran Partai Politik untuk Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2019. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 125–131. https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.5032
Hardiyanti, M., & Saputra, A. D. (2022). Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. Yustitiabelen, 8(1), 41–58. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.500
Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. Jurnal Konstitusi, 9(2), 403–430. https://doi.org/10.31078/jk928
Holqi, F. G. F., Regita, A. S., Aprillia, A., & A’yun, I. Q. (2024). Analyzing Gender Equality in the US and Indonesian Parliaments Through Liberal Feminism Theory. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 10(1), 104–117. https://doi.org/10.22373/equality.v10i1.22688
Iskandar, D. J. (2016). Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pergulatan Politik. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 13(3), 461–476. https://doi.org/10.31113/jia.v13i3.36
Khusna, Z. (2021). Peran Elite Politik Perempuan (Studi Peran Legislator Perempuan dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2014–2019). Jurnal Politique, 1(2), 1–23. https://doi.org/10.15642/politique.2021.1.2.1-23
Latour, B. (2005). Reassembling the Social. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199256044.001.0001
Lwamba, E., Shisler, S., Ridlehoover, W., Kupfer, M., Tshabalala, N., Nduku, P., Langer, L., Grant, S., Sonnenfeld, A., Anda, D., Eyers, J., & Snilstveit, B. (2022). Strengthening Women’s Empowerment and Gender Equality in Fragile Contexts Towards Peaceful and Inclusive Societies: A Systematic Review and Meta-Analysis. Campbell Systematic Reviews, 18(1). https://doi.org/10.1002/cl2.1214
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE.
Ningsih, F., Melayu, H. A., & Eriyanti, N. (2024). Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 11(2), 168–182. https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10602
Nurbayan, St., & Tahir, M. (2019). Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada Masyarakat Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima). Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2(2), 9–24. https://doi.org/10.33627/es.v3i1.292
Nuzula, S., & Mujibussalim. (2017). Partisipasi Politik Perempuan di Parlemen Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2(2). https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/5441
Rahmanto, F., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Salsabila, L. (2021). Women’s Representation Through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019–2024. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 6(3), 336–359. https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666
Rajab, A., & Raemon. (2018). Transformasi Peran Perempuan dari Ruang Domestik ke Ruang Publik (Pada Perwakilan Perempuan di Kantor DPRD Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara). Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi, 2(2), 112–123. https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabantiantropologi/article/view/974
Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 1(1), 55–69. https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427
Salfa, H. N. (2022). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019–2024. Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13(2). https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3163
Sari, A. D., Octaviana, A., Kamila, D. C., Permatasari, N. P., Irawan, T. F. P., & Hadji, K. (2025). Peran Perempuan dalam Masyarakat terhadap Penempatan Anggota Legislatif di Komisi DPR RI Periode 2019-2024. Judge: Jurnal Hukum, 6(1), 160–168. https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.930
Savitri, N., & Sitanggang, D. F. D. (2022). Legal Status and Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 16(4), 293–314. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no4.2455
Setiawati, T., & Agustini, V. D. (2024). Komunikasi dan Partisipasi Perempuan dalam Politik Elektoral. Jurnal Pustaka Komunikasi, 7(1), 162–173. https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3751
Sugiyono. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.
Sukadi, I. (2015). Refleksi Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Perspektif Hak Asasi Manusia. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 10(1). https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4539
Syardillah, Suaib, E., & Asriani. (2024). Peran Perempuan dalam Kontestasi Politik Legislatif. Jurnal Politik dan Demokrasi, 2(2), 141–151. https://doi.org/10.52423/japmas.v2i2.35
Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. Al-Ijtima’i: International Journal of Government and Social Science, 2(2), 219–234. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/473
Zarkasi, I. F., & Rahardian, R. (2022). Actor-Network Theory in Policy Change of Environmental Permit Policy for the Construction of a Cement Factory in Pati, Indonesia. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 41–51. https://doi.org/10.26618/ojip.v12i1.5998
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
