Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 1 (2025).
Lessons Learned From Banyumas Local Government, Central Java Province
383 Views 384 Downloads
The sustainable development of business and investment in Indonesia has accelerated the country's economic and social agenda, contributing directly to economic growth and expanding employment opportunities. However, investment policies have not fully addressed the need for sustainable environmental security and health, so the presence of investment often triggers new environmental damage problems. Then, the question is how green policy plays a strategic role in preventing environmental damage in terms of investment and ease of doing business, as well as promoting green policy for green investment. The purpose of this paper is to explore and promote the role and tasks of green policies that take place in many regions in Indonesia so that they can be designed for the media to control land use change for and in the name of encouraging investment and business while still paying attention to and applying the principles of 'green investment,' namely sustainable investment development. With a case study in Banyumas Regency, through a descriptive qualitative data analysis method with a triangulation model of data analysis, the author concludes that green policy in the sustainable development paradigm in the regional and local landscape is not yet in accordance with the principles of 'green policy,' namely development policy (investment and business) that pays attention to and applies sustainable development values, in order to prevent damage to nature, the environment that will threaten the sustainability of development in other sectors. At the local government level, such as in Banyumas Regency, green policies play an important role in preventing environmental damage while also providing direct guidance to potential investors before they undertake further investment activities. Green policies have been proven to provide a comprehensive understanding to potential investors, thus providing a guarantee of investment security. For this reason, green policies should be incorporated into the agenda of ease of doing business and investment. The government as the central regulator, should be brave to promote it to accelerate the agenda of sustainable development.
Mendorong Kebijakan Hijau untuk Kemudahan Berbisnis–Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Pemerintah Daerah Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Pembangunan berkelanjutan bisnis dan investasi di Indonesia telah mempercepat agenda ekonomi dan sosial negara ini, berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Namun, kebijakan investasi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga kehadiran investasi sering memicu masalah kerusakan lingkungan baru. Kemudian, pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan hijau memainkan peran strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan dalam hal investasi dan kemudahan berusaha, serta mempromosikan kebijakan hijau untuk investasi hijau. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi dan mempromosikan peran dan tugas kebijakan hijau yang terjadi di banyak daerah di Indonesia sehingga dapat dirancang untuk media untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan untuk dan atas nama mendorong investasi dan bisnis dengan tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip 'investasi hijau,' yaitu pembangunan investasi berkelanjutan. Dengan studi kasus di Kabupaten Banyumas, melalui metode analisis data kualitatif deskriptif dengan model triangulasi analisis data, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hijau dalam paradigma pembangunan berkelanjutan di lanskap regional dan lokal belum sesuai dengan prinsip 'kebijakan hijau', yaitu kebijakan pembangunan (investasi dan bisnis) yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, guna mencegah kerusakan alam, lingkungan yang akan mengancam keberlanjutan pembangunan di sektor lainnya. Di tingkat pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Banyumas, kebijakan hijau berperan penting dalam mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memberikan arahan langsung kepada calon investor sebelum mereka melakukan kegiatan investasi lebih lanjut. Kebijakan hijau telah terbukti memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon investor, sehingga memberikan jaminan keamanan investasi. Untuk itu, kebijakan hijau sudah seharusnya diintegrasikan ke dalam agenda kemudahan berusaha dan investasi. Pemerintah sebagai regulator pusat, seharusnya berani mempromosikannya guna mengakselerasi agenda pembangunan berkelanjutan.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 1 (2025).
Copyright (c) 2025 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.