Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 1 No. 3 (2009).
Original Research Article Open Access SINTA 2 Accredited
Implementation of Guidance and Supervision in the Framework of Increasing Synergy and Efficiency of Regional Government Administration
(Case Study in Bangka Belitung Islands Province)
- Published & Pages
- 8 September 2024 · pp. 269-284
- Manuscript History
- Received8 Sep 2024 Published8 Sep 2024
312 Views 658 Downloads
Abstract
In order for the implementation of regional government to realize efficiency and effectiveness in increasing development and public welfare, as mandated by Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government, the government is required to provide guidance and supervision of the implementation of regional government. In reality, so many institutions feel interested in implementing supervision of the implementation of regional government whose effectiveness needs to be known. For this reason, research is needed on the implementation of guidance and supervision in order to increase the synergy and efficiency of the implementation of regional government. The research method used is the survey method to be able to describe the phenomenon and reveal the relationship between variables. The results of the study indicate that a policy is needed to synergize all levels of supervision, the prosecutor's office, the police, the Corruption Eradication Committee, and others that are regulated by laws and regulations.
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Meningkatkan Sinergitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: (Studi Kasus di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung)
Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan a/eh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kenyataannya, begitu banyak institusi yang merasa berkepentingan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu kiranya diketahui efektifitasnya. Untuk itu perlu penelitian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan sinergitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian digunakan metode survey untuk dapat menggambarkan fenomena dan mengungkapkan hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan perlu suatu kebijakan untuk mensinergikan seluruh jajaran pengawasan, kejaksaan, kepolisian, KPK, dan lain-lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
References
10 references- Ateng Syafrudin, SH, DR, Prof., Pemahaman Tentang Dekonsentrasi, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.
- Agus Dwiyanto, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2006.
- Bagir Manan, SH, M.CL, DR, Prof., Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2005.
- J. Kaloh, DR, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.
- I Made Suwandi, dkk, Reformasi Pemerintahan Daerah, Surakarta, Pustaka Cakra Surakarta, 2004.
- Sadu Wasistiono, MS, DR, Prof., dkk, Memahami Asas Tugas Pembantuan, Bandung, CV. Fokusmedia, 2006.
- Nyoman Sumaryadi, M.Si, DR, Prof., Otonomi daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan.
- Widodo, Joko, Good Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Copyright & Open Access License
Copyright (c) 2009 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.