Implementation of Coordination in the Implementation of Regional Autonomy

Coordination as one of the management functions in the implementation of regional autonomy based on Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government, in reality has not functioned effectively and efficiently. Although coordination has also been regulated as mandated by Article 222 of Law No. 32 of 2004, it turns out that there is still a lack of coordination, especially between sectoral agencies in the regions. So that it is detrimental to the goal of regional autonomy to improve the welfare of the community. The lack of effective coordination in the implementation of regional autonomy, in addition to the failure to immediately issue various implementing regulations of the Law, is also due to the still high sectoral ego with its subjective interests, thus trivializing the function of coordination. For this reason, it is suggested that a more in-depth study is needed regarding the various problems surrounding coordination and the need for a Law that regulates coordination which also regulates sanctions for agency officials who ignore coordination.

Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataan yang dihadapi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Meskipun koordinasi juga telah diatur sebagaimana diamanatkan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004, ternyata masih terjadi kekurang koordinasian terutama antara instansi sektoral di daerah. Sehingga merugikan tujuan otonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Kurang efektif koordinasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, disamping tidak segeranya diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan UU tersebut, juga karena masih tingginya ego sektoral dengan kepentingan subjektifnya, sehingga menyepelekan fungsi koordinasi. Untuk itu disarankan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai masalah yang melingkari koordinasi dan perlu adanya Undang-Undang yang mengatur koordinasi yang juga mengatur tentang sanksi bagi pejabat instansi yang tidak mengindahkan koordinasi.