Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri)

Authors

  • Ajib Rakhmawanto Pusat Pengkajian dan Penelitian Badan Kepegawaian Negara

DOI:

https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.227-237

Keywords:

ASN, Pembinaan ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat Yang Berwenang, State Appartus Development, Civil Service Advisor Officials, Authorized Officials

Abstract

Abstrak

Tujuan penelitian ini; pertama, menganalisis peran Pejabat Pembina Kepe­gawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam sistem pembinaan ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN; kedua, mengidentifikasi implementasi sistem pembinaan PNS yang telah dijalankan instansi pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan informan akademisi SDM publik dan praktisi pengelola SDM ASN di beberapa instansi pemerintah. Teknik pengambilan data penelitian dengan cara FGD dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan; pertama, sistem pembinaan ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan Pejabat Yang Berwenang yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan; kedua, implementasi pembinaan PNS di instansi pemerintah yang telah berjalan selama ini kurang obyektif karena mengabaikan prinsip merit dan banyak kepentingan politik. Rekomendasi penelitian; pertama, menciptakan kode etik penyeleng­garaan pembinaan ASN, dan adanya koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam mejalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kedua, lembaga pengawas (Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN) melakukan pemantauan secara intensif terhadap pembinaan pegawai ASN, dan memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan manajemen ASN.


Abstract

The purpose of this research; first, to analyze the role of Civil Service Advisor Officials and Authorized Officials in the development system as mentioned in the State Apparatus Law. Second, to identify the implementation of civil servant development system that conducted by the government. This research used descriptive qualitative approach with informants from the public human resources academician and practitioners from human resources managers in several government agencies. The technique used to take the reserach data was using Focus Group Discussion and interview. The research results shows; first, state apparatus development system was conducted by civil service Advisor Official whose role is as decision maker and authorized officials whose role is as  technical policy executives. Second, the on going state apparatus development system in the government environtment is ignoring the merit system. The recommendation of the research; first providing the ASN management code of conduct and a coordination between civil service advisor official and authorized officials in conducting their roles and function. Second, the supervisory institution (Supervisory Deputy in BKN) monitor the implementation of ASN management intensively, and pose a sanction against all form of breach in the ASN management.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abdullah, Hayat. 2014. Relokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 2 Juni 2014. Jakarta: Badan Litbang Kemendagri

Dwiputranti, Septiana dan Sanusi, Anwar. 2012. Evaluasi Kebijakan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Human Capital di Sektor Publik (Comparative Dengan Australia) dalam Pengembangan Human Kapital: Perspektif Nasional, Regional, Global, Yogyakarta: Graha Ilmu

Effendi, Sofian. 2010. Reformasi Tata Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Herman. 2004. Pengaruh Pembinaan Terhadap Perilaku Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Puslitbang BKN

Ihsan, Muhammad. 2012. Sistem Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional Sebagai Upaya Pembentukan Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa. http://coretanaceh.blogspot.com/2012/10/sistem-pembinaan-karir-pegawai-negeri.html. (diunduh, 10/4/2014)

Jimmi. 2010. Sistem Pembinaan Pegawai, https://cerdiknet.wordpress.com/ 2010/05/08/sistem-pembinaan-karier-pegawai/ (diunduh, 30/12/2014)

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media

Mohede, Rezky. 2013. Pembinaan Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kerja (Suatu Studi Di Kecamatan Siau Timur. Jurnal Politico, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2013, Manado: FISIP UNSRAT

Rahman, Abdul. 2010. Pengembangan Pegawai Melalui Perencanaan Pelatihan Yang Efektif, Jurnal Borneo Administrator, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2010, Samarinda: PKP2A III LAN

Rees, David and Mc. Bain, Richard. 2007. People Management Theori and Strategic, Jakarta: Kencana

Prasojo, Eko dan Rudita, La Ode. 2014. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara: Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Civil Service Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume 8 Nomor 1, Juni 2014, Jakarta: Puskalitpeg BKN

Prasojo, Eko. 2012. Mengubah Kultur Birokrasi, Jawa Pos, 30 Juli 2012

Rakhmawanto, Ajib. 2013. Model Pengangkatan dan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Rancangan UU ASN, Jakarta: Pesat Pengkajian dan Penelitian BKN

Septiyuslianisa. 2014. Pembinaan Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Di Biro Umum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume 2 Nomor 1, Juni 2014, Padang: FIP UNP

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2010. Konflik Kepentingan Dalam Sistem Kepegawaian Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wicaksono, Kristian W dan Ismail, Hubertus H. 2013. Penerapan Prinsip-Prinsip Administrasi Dalam Birokrasi Indonesia. Jurnal Bina Praja, Volume 5 Nomor 3, Edisi September 2013, Jakarta: Badan Litbang Kemendagri

Tim Penyusun. 2014. Statistik Pegawai Negeri Sipil Per- Juni 2014, Jakarta: Kedeputian INKA BKN

Tim Penyusun. 2014. Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Direktorat Jabatan ASN BKN

Tim Penyusun. 2010. Naskah Akademik Undang Undang Aparatur Negara, Jakarta: Kementerian PAN RB
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta: Direktorat Perundang Undangan BKN

Yuslim, Djumadi, Sugandi. 2013. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Dalam Meningkatkan PelayananPublik Di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara(Studi Implementasi Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil). e-Journal Pemerintahan Integrattif, Volume 1, Nomor 1. http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/Jurnal%20Yuslim%20Upload%20%2806-04-13-03-22-11%29.pdf

Downloads

Published

2015-10-01

How to Cite

Rakhmawanto, A. (2015). Analisis Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang dalam Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah (Studi: Kabupaten Lampung Utara, Kota Cilegon, dan Kota Kediri). Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(3), 227-238. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.227-237

Issue

Section

Articles