Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 16 No. 1 (2024).
Case Study of the Government of Indragiri Hulu Regency of Riau Province
1,837 Views 1,282 Downloads
This research aims to evaluate the readiness of the Indragiri Hulu Regency government, especially Satpol PP and KPBD, to implement the Si ATAN BEDA application, which has been implemented. E-Readiness analysis was carried out using the STOPE approach. The Si ATAN BEDA service application functions as a channel for public complaints, making it easier for the public to submit reports and complaints regarding disturbances of peace, public order, and regional disasters. Implementing the Si ATAN BEDA application service has not shown optimal results due to the government's lack of understanding regarding E-Readiness and making decisions without adequate consideration of the facts. The research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. After the field data was collected, the data was processed using NVivo 12 to provide a visual depiction of the field findings and analyzed based on the theory that supports the findings. The results and discussion concluded that the STOPE framework model, which consists of strategy, technology, organization, people, and environment, is the most appropriate model for evaluating the E-Readiness of the Indragiri Hulu Regency government. In the strategy domain, there is a lack of leadership roles in providing direction and supervision, as well as weaknesses in application development planning. The technology domain shows that there are obstacles in application use and security that still need to be strengthened. The lack of cooperation between the government and the private sector in implementing applications is a challenge in the organizational domain. The human resources domain shows that officers' skill qualifications are not aligned with their educational background, and their understanding of applications still needs to be improved. Meanwhile, in the environmental domain of public knowledge, the lack of public knowledge about the application shows a lack of socialization by the government, so the community has not fully felt the benefits.
Analisis E-Readiness untuk Mempercepat Transformasi Menuju E-Government pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Satpol PP dan KPBD, dalam mengimplementasikan aplikasi Si ATAN BEDA yang telah diimplementasikan. Analisis E-Readiness dilakukan dengan menggunakan pendekatan STOPE. Aplikasi layanan Si ATAN BEDA berfungsi sebagai kanal pengaduan masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan dan pengaduan terkait gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan bencana daerah. Implementasi layanan aplikasi Si ATAN BEDA belum menunjukkan hasil yang optimal dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah terkait E-Readiness dan pengambilan keputusan tanpa pertimbangan fakta yang memadai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Setelah data lapangan terkumpul, data diolah dengan menggunakan NVivo 12 untuk memberikan gambaran visual dari hasil temuan lapangan dan dianalisis berdasarkan teori yang mendukung hasil temuan. Hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa model kerangka kerja STOPE yang terdiri dari strategy, technology, organization, people, dan environment merupakan model yang paling tepat untuk mengevaluasi E-Readiness pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Pada domain strategi, terdapat kurangnya peran pimpinan dalam memberikan arahan dan pengawasan, serta kelemahan dalam perencanaan pengembangan aplikasi. Domain teknologi menunjukkan adanya kendala dalam penggunaan aplikasi dan keamanan yang masih perlu diperkuat. Kurangnya kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam implementasi aplikasi menjadi tantangan dalam domain organisasi. Domain sumber daya manusia menunjukkan bahwa kualifikasi keterampilan petugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan pemahaman terhadap aplikasi masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada domain lingkungan pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aplikasi menunjukkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaatnya.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 16 No. 1 (2024).
Copyright (c) 2024 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.