The Involvement of Mass Organizations (Ormas) in Illegal Levies Practices in West Java
DOI:
https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.111-119Keywords:
Illegal Levies, Mass Organization, Anti-Illegal Levies Task ForceAbstract
The Mass Organizations (Ormas) that supposed to contribute to a good, clean government, free of corruption, collusion and nepotism, did exactly the opposite. The Anti-Illegal Levies Raids (OTT) where the alleged perpetrators were caught red-handed by the Anti-Illegal Levies Task Force (Satgas Saber Pungli) involved the mass organizations and thugs. The weak integrity and credibility of Ormas was a major government issue. To that end, the goal of this study was to understand the involvement of Ormas in illegal levies cases in West Java. The method used in this study was the descriptive method with a qualitative approach, Data collection technique was using the interview technique with inductive analysis and purposive sampling. The study found that many unscrupulous organizations pursued illegal levies and that it tended to be difficult to prove, although it massively occurred. Such as corrupted grants, extorted schools, collected illegal levies, demanded Hari Raya (THR) allowances, and exploited the government’s weakness in the Technical Implementation Unit Office (UPTD) of Education. The mass organizations should be registered and monitored as soon as possible to ensure that the problematic organizations can be disciplined.
Downloads
References
Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6(1), 61–76. http://doi.org/10.22212/JEKP.V6I1.156
Andrian Salam Wiyono. (2016). Pungli sopir truk, lima anggota Ormas Gibas di Cimahi dibekuk.
Arikunto, S. (2006). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
Askar, M. (2017). Impelementasi Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam). Universitas Alauddin Makassar.
Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017). Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi . Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 7(1).
Kirk, J., & Miller, M. L. (2016). Reliabilitas dan Validitas dalam Riset Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Kristian Erdianto. (2016). Satgas Saber Pungli Terima 10.520 Pengaduan dari Masyarakat.
Media Indonesia. (2017). Penyimpangan PPDB Terbanyak di Jawa Barat.
MSR. (2017). Ormas Asing Perlu Pengawasan.
Pikiran Rakyat. (2012). Jumlah Ormas dan LSM di Kab.Bandung Capai 527 Organisasi.
Puspen Kemendagri. (2017). Ini Penjelasan Kemendagri tentang Jumlah Ormas di Indonesia.
Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(2), 263–276.
Risqa Amalia. (2017). Upaya Penanggulangan Pungutan Liar (Pungli) yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi: Polresta Padang). Universitas Bung Hatta.
Rustiyanto, K. H. (2014, June). Upaya Polisi dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Sopir Truk Galian C di Wilayahkabupaten Sleman. Jurnal Ilmu Hukum. Program Studi Ilmu Hukum.
Rutdatin, D. (2017). Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). Universitas Diponegoro Jl.
Salamat Siregar. (2016). Memutus Mata Rantai Pungli di Sekolah. Padangsidimpuan: Kemendikbud.
Taha, N. (2014). Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Sinjai. Universitas Hasanuddin.
Vento Saudale/CAH. (2017). Lakukan Pungli, Anggota Ormas di Bogor Ditangkap.
Wibawa, S., Fauzy, A., & Habibah, D. A. (2013). Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 74–85.
Wijayanto, & Zachrie, R. (2010). Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Yusdianto. (2012). Konstruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah: Perspektif Undang-Undang Keormasan. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).
Zuli Istiqomah. (2017). 120 Laporan Praktek Maladministrasi PPDB 2017 di Jabar.
