Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa
DOI:
https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88Kata Kunci:
pembangunan desa, dana desa, penyaluran, UU Desa, pemberdayaan masyarakatAbstrak
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa telah menumbuhkan optimisme bagi percepatan pembangunan desa di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis seperti penyaluran dana desa yang terlambat dari pemerintah daerah, tahapan penyaluran yang membatasi keleluasaan penggunaan dana desa, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan beban administratif yang tinggi menjadi penghambat dalam efektivitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Penulis berupaya untuk menganalisa permasalahan yang ada dan mencoba untuk mencari solusinya dengan melakukan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan regulasi, data-data, teori-teori, dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaan dana desa. Hasilnya, opsi-opsi seperti menyalurkan dana desa langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan memberlakukan mekanisme penyaluran dua tahap bagi desa mandiri kepada seluruh desa perlu untuk dicoba dalam mengatasi permasalahan teknis yang ada.
Referensi
Adji, A., Asmanto, P., & Tuhiman, H. (2019). Reform on Village Fund Formulation. June. http://www.tnp2k.go.id/download/1986840WPVillagefundEngFinal.pdf
Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia.
Antara. (2020). BNNP: 473 Kades Telah Terseret Korupsi Dana Desa. Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/292266/bnnp-473-kades-telah-terseret-korupsi-dana-desa#:~:text=SEBANYAK 473 kepala desa se,dalam proses persidangan di pengadilan
Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047
Ardhi, I. (2018). Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3(4), 330–346. https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/46/46
Asian Development Bank. (2016). Toward mainstreaming and sustaining community-driven development in Indonesia: understanding local initiatives and the transition from the national rural community empowerment program to the village law. http://www.adb.org/publications/toward-mainstreaming-and-sustaining-cdd-indonesia
Badan Pusat Statistik. (n.d.). Jumlah Desa Kelurahan menurut Provinsi dan Letak Geografis. https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18 00:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html
Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. Si. (2020). Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokratis dan Kapasitas Pemerintahan Desa. In Proposal SIMLITAMAS. https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Kebijakan-Dana-Desa-2021. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf
Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar.
Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. (2020). Village Development: Spatial Effect vs The Performance of the Village Government? February, 38. http://tnp2k.go.id/download/93404WP52ENGFinal2606.pdf
Kementerian Dalam Negeri. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (n.d.). Penyaluran Dana Desa Tahun 2015 - 2019. Sistem Informasi Pembangunan Desa. http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
Kementerian Keuangan. (2020a). PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Kementerian Keuangan. (2020b). PMK Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik.
Kementerian Keuangan. (2020c). Salurkan Dana Bos Langsung ke Sekolah, Menkeu: Ini Bentuk Dukungan “Merdeka Belajar.†https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/salurkan-dana-bos-langsung-ke-sekolah-menkeu-ini-bentuk-dukungan-merdeka-belajar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Merdeka Belajar Episode Ketiga : Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah. Kemendikbud, 3. https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/ff25dea7c772005
Khairullah, A. (2018). Indonesia’s Village Fiscal Transfers Policy: Questioning The Village Government Competence. Ritsumei Journal, 14(December 2015), 1–14. http://www.ritsumei.ac.jp/research/rdiri/file/kiyou/7-1.pdf
KOMPAK. (2016). Reality Check Approach Report : Local Perspectives and Experiences of the Village Law in Indonesia. http://www.reality-check-approach.com/uploads/6/0/8/2/60824721/vl_report_v11sm.pdf
KOMPAK, & Bappenas. (2019). Catatan Kebijakan UU Desa: Pengelolaan, Pelaporan dan Pengawasan Keuangan Desa. https://www.kompak.or.id/id/download/273/catatan-kebijakan-uu-desa-pengelolaan-pelaporan-dan-pengawasan-keuangan-desa.pdf
Pertana, P. R. (2019). Total Dana Desa sejak 2015 Capai 275 triliun. Detik.Com. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4483895/total-dana-desa-sejak-2015-capai-rp-275-triliun
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
Salim, A., Bulan, W. R., Untung, B., Laksono, I., & Brock, K. (2017). Indonesia’s Village Law: enabler or constraint for more accountable governance? October, 20. https://core.ac.uk/download/pdf/286048288.pdf
Sedyadi, G. S. M., & Isdijosi, W. (2017). SMERU Catatan Kebijakan : Memperlancar Penyaluran dan Pencairan Dana Desa. Seri UU Desa, 2(September), 4. http://smeru.or.id/id/content/mengefektifkan-pengawasan-desa-oleh-masyarakat
Setiawan, F. X. H. (2018). Apa Kabar Dana Desa? Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/id/artikel/apa-kabar-dana-desa
Shiddiq, R. (2006). Antropologi Sosial. Pustaka Setia.
Simamora, H. (1987). Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN.
Simorangkir, E. (2017). Pemerintah Kucurkan Dana Desa sejak 2015, Apa Saja Hasilnya? Detik.Com. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kucurkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya
Soejamto. (1988). Daerah Istimewa dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bina Aksara.
Syukri, M., Bachtiar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M., Kartawijaya, Diningrat, R. A., & Alifia, U. (2018). Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. In Laporan Penelitian SMERU (Issue 6). https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/baselineuudesa.pdf
The World Bank. (2017). Towards the Best Use of Village Financial Resources (Village Public Expenditure Review - VIPER 2017). The World Bank. http://kedesa.id/wp-content/uploads/2017/08/20170804_VIPER-ppt_v3_MOV.pdf
The World Bank. (2019). Indonesia - TA on Village Transfer: Policy Note on Redefining Village Expenditure Classification -Towards a Better Tracking of Village Spending (English). June, 46. http://documents.worldbank.org/curated/en/935921564028030541/Indonesia-TA-on-Village-Transfer-Policy-Note-on-Redefining-Village-Expenditure-Classification-Towards-a-Better-Tracking-of-Village-Spending
The World Bank. (2020). Indonesian Village Governance under the new Village Law (2015-2018). May. https://documents1.worldbank.org/curated/en/220661590726265687/pdf/Indonesian-Village-Governance-Under-the-New-Village-Law-2015-2018-Sentinel-Villages-Report.pdf
Tunggal, A. W. (1993). Manajemen “Suatu Pengantar.†Rineka Cipta.
Utami, A. F. (2017). Advancing Indonesia from the Margins: Implementing Public-Sector Strategic Management to Maximize the Impacts of Village Funds.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2021 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.
