Vol 6 No 2 (2014)

Abstrak

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional banyak melibatkan stakeholders. Masing- masing stakeholders yang terlibat memiliki peran atau keterlibatan yang berbeda-beda. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis peran atau keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Kajian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini adalah ada 3 (tiga) bentuk peran atau tingkat keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional selama ini di Kota Serang, yaitu: (1) AMP Kota Serang terlibat/berperan sebagai penerima informasi, (2) Disperindagkop serta Bappeda Kota Serang terlibat/berperan sebagai pengambil keputusan, dan (3) UPTD Pasar, DTK, BLHD, dan DPKD Kota Serang terlibat/berperan sebagai pemberi pertimbangan. Namun, tidak semua stakeholders (penerima informasi dan pemberi pertimbangan) dilibatkan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Serang Padahal  stakeholder  ini sangat diperlukan  untuk memberikan masukan  atau  pertimbangan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional sesuai dengan masing-masing Tupoksinya.

Abstract

In the traditional market development policy implementation involves many stakeholders. Each of the stakeholders involved have a role or involvement of different. The purpose of this study is to describe, identify, and analyze the role or involvement of stakeholders in the policy development of the traditional market. This study uses method or descriptive qualitative research approach. Contribution of this study is to strengthen the role of stakeholders in the policy development of the traditional markets in Banten Province by strengthening the authority, strengthening policy/regulation, strengthening human resources and strengthening budget. The result of this review is that there are three (3) forms of role or level of involvement of stakeholders in policy development during this traditional market in the city of Serang, namely: (1) AMP Serang engage/act as a receiver of information, (2) Disperindagkop and Bappeda Serang involved/role as decision maker, and (3) UPTD Market, DTK, BLHD, and DPKD Serang involved/take the role of consideration. However, not all stakeholders (recipients and providers of information considerations) are involved in policy development in the traditional market city of Serang. Though this is very necessary stakeholders to provide input or consideration in policy development of traditional markets in accordance with their respective duties.

Abstrak

Untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif di tiga kecamatan kabupaten Kudus, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo dan Kecamatan Undaan, dengan sampel 26 desa. Hasil studi antara lain menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. Mayoritas perangkat desa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun perangkat desa  merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai.

Abstract

To know capacity of the publik service in the village, engage to conduct with the mapping the village. This research was conducted in order to know the capacity the publik service of the village in governance; obstacles and the steps that have been conducted and will be carried out by local government for increasing the capacity of the district Kudus for organizing village government. Describtive analised with kuantitative approach are used in this research in the three sub-districts Kudus, the District Dawe, Jekulo and District Undaan and also takes 26 villages for sampling. The results of the research shows that knowlage of publik service staffs to understand human resources management and technical capacity of the village are still lacking. Mostly, the villages have not followed  some educations and trainings/mentorings technical competency yet, because they feel if when they have experiences over 10 years the village, educations and trainng is not nececcery to follow.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi bangsa terus mengalami berbagai perkembangan. Berbagai tantangan masih terus dihadapi ekonomi bangsa. Pada Asean Free Trade Area (AFTA) 2015 segera tiba, tantangan itu justru datang dari berbagai faktor,  baik faktor internal  (dalam negeri)  maupun  eksternal (luar negeri). Restrukturisasi sebagai bahan evaluasi dan pembangunan terhadap berbagai infrastruktur dan sarana prasarana perekonomian. Penetapan alokasi terhadap APBN maupun APBD menjadi kunci penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.  Problem  utamanya  adalah adanya korelasi yang tidak seimbang dalam pengelolaan fiskal. Begitu juga, pengeluaran dan pemasukan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis  implementasi realokasi fiskal sebagai preferensi bagi pemerintah dalam melakukan reformulasi kebijakan dan realokasi fiskal untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; (2) untukmengetahui dan menganalisis pengaruh peningkatan human capital terhadap pertumbuhan ekonomi; dan (3) mendeskripsikan dan menganalisis hubungan pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan  sebah sinergi yang komprehensif  antara human capital  dan  pembangunan infrastruktur yang memadai, tentunya hal ini harus didukung oleh adanya sebuah restrukturisasi fiskal dalam pengambilan kebijakan serta realokasi yang substantif dan akomodatif. sehingga pada penerapan AFTA 2015, Indonesia  siap menjadi trend setting  di dalam  peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan yang integratif.

Abstract

The growth of the nation's economy continues to experience a variety of developments. Various economic challenges still facing the nation. At the Asean Free Trade Area (AFTA) in 2015 soon arrives, the challenge is coming from a variety of factors, both internal factors (domestic) and external (foreign). Restructuring as the evaluation and development of various infrastructure and economic infrastructure. Determination of the state budget and the budget allocation to be of key importance in the economic growth of the nation. The main problem is that correlation is not balanced in fiskal management. Likewise, expenses and income is not directly proportional to the economic growth and social welfare. The purpose of this study was (1) to describe and analyze the implementation of fiskal reallocation as a preference for the government in the way of reformulating policy and fiskal reallocation for sustainable economic development; (2) to determine and analyze the effect of an increase in human capital to economic growth; and (3) describe and analyze the relationship between infrastructure development and economic growth of the welfare of society. Therefore, to improve the welfare of the people of obstruction takes a comprehensive synergy between human capital and the development of adequate infrastructure, of course, this must be supported by the existence of a fiskal restructuring and reallocation policy making substantive and accommodating. So that the implementation of AFTA in 2015, Indonesia is ready to be a trend setting in the economic growth, community welfare, human resource development and integrative development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penetapan Bea Keluar (BK) Mineral dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014 (PMK 6/2014) guna mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun  2009 (UU 4/2009),  dan  dampak PMK 6/2014 terhadap masyarakat, investor pertambangan dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan BK mineral dalam PMK 6/2014 diperlukan  guna  memperkuat  tujuan kebijakan  pengelolaan  mineral dalam UU 4/2009, khususnya dalam rangka menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, serta menjamin ketersediaan mineral untuk mendorong investasi baru dalam industri pengolahan  mineral di dalam negeri.  PMK  6/2014  telah berdampak pada penurunan volume ekspor mineral dan pelemahan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar pertambangan sehingga, dalam jangka pendek, merugikan masyarakat sekitar tambang, investor, dan pemerintah. Namun, dalam jangka panjang, pengenaan BK  dalam PMK  6/2014 dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional sepanjang tersedia industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Abstract

The aims of this research was observing mineral-export tax in The Regulation of the Minister of Finance Number 6 Year 2014 (PMK 6/2014) to promote mineral management policy in the Law Number 4 Year 2009 (4/2009), and the impact of PMK 6/2014 on society, government and mining investors. This study used a qualitative descriptive approach. The results showed that PMK 6/2014 necessary to strengthen the policy objectives of management of minerals in Law 4/2009, in particular in order to ensure the benefits of mineral mining in a sustainable and environmentally, as well as guarantee the availability of minerals as raw materials for domestic needs. In the short-run, the impact of mineral-export tax detrimental to surrounding communities, investors, and government. In the medium and long-run, the mineral-export tax can have a positive impact on the national economy if there are mineral processing and refining plants.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap program PNPM dan menentukan exit strategy program dengan pengembangannya yaitu melalui Program Penguatan SIDa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif  dengan pendekatan penelitian ini melalui sebagai desain riset evaluasi yang dibangun berdasarkan model evaluasi CIPP (Context-Input-Process-Product). Kegagalan teori dan model  pembangunan yang terlalu mengagungkan pertumbuhan, membuat banyak kalangan beralih kepada pembangunan yang memusatkan kepada rakyat, yang didalamnya mensyaratkan optimasi sumberdaya lokal, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak   saat itulah,“pemberdayaan” yang dikenalkan di Indonesia telah membius banyak kalangan dan dijadikan tumpuan harapan banyak pihak. Pada tahun 2007  dimulai Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Tahun 2014 PNPM yang merupakan bagian dari program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sudah akan berakhir.  Untuk itu perlu dicarikan  exit strategy program  yang dapat  menjaga keberlanjutan dan kesinambungan PNPM. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan program dari keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah,  lembaga  kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat  di daerah yang telah dicanangkan sejak tahun 2012. Program SIDa merupakan program pemberdayaan juga, baik kepada masyarakat  dan bahkan pemberdayaan  kepada seluruh elemen seperti akademisi, swasta, pemerintah dan masyarakat.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the PNPM program and follow the program with SIDA Strengthening Program. The research method used is a qualitative method approach of this research through the evaluation research design that builds on the CIPP evaluation model (Context-Input-Process-Product). Since the failure of theories and models of development are too glorifies growth,  makes many people turn to focus on people development, which includes requiring optimization of local resources, participation, and empowerment. Since then, "empowerment" which was introduced in Indonesia has been anesthetized and made many hopes among many parties. In 2007 started the National Program for Community Empowerment (PNPM) which continue Kecamatan Development Program (KDP). PNPM 2014 which is part of the United Indonesia Cabinet Volume 2 is going to end. For that we need to look for an exit strategy program that can maintain sustainability of PNPM. Regional Innovation Systems Strengthening Program (SIDA) is a program of the whole process in one system to foster innovation made between government institutions, local governments, kelitbangan institutions, educational institutions, innovation support institutions, businesses, and communities in areas that have been implemented since the 2012 SIDA program is an empowerment program as well, both to the public and even empowering to all elements such as academia, private industry, government and society.

Abstrak

Kajian tentang identifikasi kerja sama daerah ini bertujuan melihat kemampuan kelembagaan pemerintah daerah yang meliputi pemahaman, kelembagaan dan tatalaksana dalam pelaksanaan kerja sama daerah. kerja sama daerah merupakan upaya untuk pengelolaan potensi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat, selama ini daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki belum dapat terkelola secara maksimal jika dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah,kapasitas pemerintah daerah,  bentukan  organisasi  yang ada,  kemampuan  manajemen dan kebijakan menjadi dimensi yang sangat penting guna penciptaan kerja sama daerah. Penguatan peran perangkat daerah yang mengelolan kerja sama daerah menjadi upaya memecahkan permasalahan.

Abstract

Studies on the identification of cooperation is aimed at looking at the ability of local government institutions which include the understanding, institutional and management of the implementation of the regional cooperation. regional cooperation is an attempt to manage the potential to achieve the welfare of the community, this time in the area and the potential of utilizing the existing resources can not be managed to maximum effect if it is done by the local government, local government capacity, notching existing organizations, and policy management capabilities become a very important dimension to the creation of regional cooperation. Strengthening the role of regional cooperation mengelolan be an attempt to solve the problem.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dan didasari atas adanya “kengototan” klaim dari provinsi Bangka Belitung dan provinsi Kepulauan Riau bahwa Gugus Pulau Tujuh, yaitu wilayah yang disengketakan tersebut merupakan wilayahnya. Oleh karena itu, penelitian ini kiranya dapat memberikan suatu solusi dalam penyelesaian sengketa batas laut di antara ke dua provinsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode ini digunakan, karena fenomena konstelasi sengketa batas antar daerah(termasuk batas laut)  dipandang bersifat multidimensional. Data-data yang diambil dari penelitian lapangan baik itu data primer maupun sekunder,  dilakukan melalui wawancara mendalamdengan informan kunci terpilih dan observasi  lapangan  serta dikombinasikan dengan studi kepustakaan,melalui penelusuran bukti- bukti otentik  sengketa pada masa lalu yang relevan. Pemerintah  (pihak  Kementerian  Dalam Negeri) harus segera menyelesaikan  masalah  sengketa  segmen batas  laut  di  gugusan  Pulau Tujuh yang melibatkan pihak Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan mengacu  pada  empat pendekatan,  yaitu a) Sisi Historis; b) Yuridis; c) Pemerintahan; dan d) Sisi Sosial Budaya.  Dan ditambah dengan tidak menafikan keinginan masyarakat yang tinggal  di pulau  tersebut,diharapkan dapat diapresiasi oleh Pemerintah dengan baik.

Abstract

This research was conducted and based on the existence of “persistence” claims of the province of Bangka Belitung islands and Riau islands province that seven islands groups, which is disputes region territory. Therefore, this study would be likely to provide a solution in resolving the dispute between the two provinces. This study uses qualitative methods with descriptive analytical approach. This method is used, because the phenomenon of inter-regional constellation boundary disputes (including sea boundary) is considered to be multidimensional. The data were taken from both the research field of primary data and secondary data, conducted through in-depth interviews with selected key informants and field observations, and combined with the study of literature through a search of the authentic evidence disputes the relevant past. Government (the Ministry of Home Affairs) should immediately resolves disputes in the sea boundary segment cluster seven islands involving the provincial government Bangka Belitung islands and Riau islands provincial government with reference to the four approaches, namely: a) the historical side; b) juridical side; c) side of the rule; d) the social side of the culture. And coupled with the desire not to deny the people who live on the islands so expect to be appreciated by the government well.