Beralih ke bagian utama
Artikel Riset Asli Akses Terbuka Terakreditasi SINTA 2

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN DESENTRALISASI POLITIK

DOI
10.21787/jbp.04.2012.153-160
Tanggal Terbit & Halaman
20 Desember 2015 · Hlm. 153-160
Riwayat Naskah
Diterima20 Des 2015 Disetujui20 Des 2015 Terbit20 Des 2015

4.208 Dilihat 24.703 Diunduh

Abstrak

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN DESENTRALISASI POLITIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif desentralisasi administratif dan politik. Penelitian ini memiliki tipe deskriptif kualitatif. Pembatasan ruang lingkup penelitian meliputi: pembatasan periode waktu, lokasi, dan fokus analisis. Jenis data yang diperlukan ialah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara teknik analisis isi dan teknik analisis fenomenologi. Uji keabsahan data meliputi: uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, obyektivitas. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa; perubahan struktur dan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan kemandirian desa.

 

This research aims to analyze the implementation of the village government organization in political and administrative decentralization perspective. This study is a descriptive qualitative research. The limitation of research scope includes: time period, location, and analysis focus limitation. The types of data needed were primary and secondary data. The data collection was done using interview, observation, and documentation. Technique of analyzing data used was content analysis and phenomenological analysis. The data validity test includes: internal and external validity test, reliability and objectivity test. Based on the result and discussion of research, it can be concluded that, include: the implementation of the village government organization; the structural and functional change of institution; and the village self-sufficiency.

Baca Naskah Lengkap

Isi lengkap artikel ini tersedia dalam format PDF. Versi resmi yang diterbitkan pada Vol 4 No 3 (2012).

Buka PDF