The Role of JAKI as a Super App in Enhancing Jakarta’s Digital Governance

This study evaluates the effectiveness of super-app-based digital governance, focusing on Jakarta Kini (JAKI) as an integrated public-service platform. Despite the proliferation of over 27,000 government applications in Indonesia, which has produced systemic inefficiencies and fragmented services, comprehensive evaluations linking digital-service performance, bureaucratic integration, and public well-being remain limited in the academic literature. This research addresses that gap by analyzing the interrelationships among digital-service quality—system, information, and service quality—user satisfaction, and public well-being, while considering the role of bureaucratic integration within the JAKI ecosystem. Employing a secondary data analysis method, the study synthesizes information from the JAKI service database, official government documents, media reports, and scientific publications to identify institutional patterns and dynamics of digital governance. The findings indicate that system, information, and service quality are associated with user satisfaction, which in turn relates to public well-being, as measured by perception, participation, and acceptability. However, bureaucratic fragmentation, regulatory inconsistencies, and the absence of a unified governance framework emerge as significant impediments to optimizing digital-service integration. These insights underscore that effective digital services require robust institutional alignment and coherent governance. Theoretically, the study integrates the information systems success model with a well-being approach to digital governance, underscoring the importance of coherent policy, cross-sectoral governance harmonization, and inclusive digital literacy to maximize the impact of digital public services.

Studi ini mengevaluasi efektivitas tata kelola digital berbasis super-app, dengan fokus pada Jakarta Kini (JAKI) sebagai platform layanan publik terintegrasi. Meskipun terdapat lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah di Indonesia—yang telah menimbulkan inefisiensi sistemik dan layanan yang terfragmentasi—kajian komprehensif yang mengaitkan kinerja layanan digital, integrasi birokrasi, dan kesejahteraan masyarakat masih terbatas dalam literatur akademis. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara kualitas layanan digital (meliputi kualitas sistem, informasi, dan layanan), kepuasan pengguna, dan kesejahteraan masyarakat, sembari mempertimbangkan peran integrasi birokrasi dalam ekosistem JAKI. Dengan menggunakan metode analisis data sekunder, studi ini menyintesis informasi dari basis data layanan JAKI, dokumen resmi pemerintah, laporan media, dan publikasi ilmiah untuk mengidentifikasi pola kelembagaan serta dinamika tata kelola digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem, informasi, dan layanan memiliki hubungan dengan kepuasan pengguna, yang pada gilirannya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat—sebagaimana diukur melalui persepsi, partisipasi, dan tingkat penerimaan. Namun, fragmentasi birokrasi, ketidakkonsistenan regulasi, dan ketiadaan kerangka tata kelola yang terpadu muncul sebagai hambatan signifikan dalam mengoptimalkan integrasi layanan digital. Wawasan ini menegaskan bahwa layanan digital yang efektif memerlukan penyelarasan kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang koheren. Secara teoretis, studi ini mengintegrasikan model keberhasilan sistem informasi dengan pendekatan kesejahteraan dalam tata kelola digital, serta menekankan pentingnya kebijakan yang koheren, harmonisasi tata kelola lintas sektor, dan literasi digital yang inklusif guna memaksimalkan dampak layanan publik digital.