Beyond Compliance

The implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Indonesia has largely been perceived as an administrative compliance mechanism aligned with national policies and index-based assessments. Conceptually, however, SPBE is intended as an instrument for transforming governmental governance toward an integrated, effective, and accountable digital government. This study aims to analyze the implementation of SPBE in East Kalimantan Province by positioning it as a digital governance transformation process rather than merely an administrative obligation. Using a qualitative case study approach, data were collected through policy document analysis, SPBE performance reports, and interviews with key stakeholders within the East Kalimantan Provincial Government. Data were analyzed using a descriptive-analytical method by linking empirical findings to the digital government transformation framework. The findings indicate that SPBE implementation in East Kalimantan Province remains largely compliance-driven, as reflected in institutional fragmentation, limited system and data integration, and uneven human resource capacities across government agencies. Nevertheless, the study also identifies opportunities to strengthen digital governance transformation through reinforcing SPBE institutional governance, enhancing civil servants’ digital competencies, and promoting cross-system and service integration. This study underscores the need to shift the paradigm from administrative compliance toward substantive digital governance transformation at the provincial government level.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia sebagian besar dipandang sebagai mekanisme kepatuhan administratif yang selaras dengan kebijakan nasional dan penilaian berbasis indeks. Namun secara konseptual, SPBE dimaksudkan sebagai instrumen untuk mentransformasikan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SPBE di Provinsi Kalimantan Timur dengan memposisikannya sebagai proses transformasi tata kelola digital, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja SPBE, dan wawancara dengan pemangku kepentingan utama di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka transformasi pemerintahan digital. Temuan menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar masih didorong oleh kepatuhan, yang tercermin dalam fragmentasi kelembagaan, integrasi sistem dan data yang terbatas, dan kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata di berbagai instansi pemerintah. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi peluang untuk memperkuat transformasi tata kelola digital melalui penguatan tata kelola kelembagaan SPBE, peningkatan kompetensi digital pegawai negeri sipil, dan promosi integrasi lintas sistem dan layanan. Studi ini menggarisbawahi perlunya menggeser paradigma dari kepatuhan administratif menuju transformasi tata kelola digital yang substantif di tingkat pemerintahan provinsi.