Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 2 (2025).
The Role of Women Legislators in Local MSME Policy
704 Views 760 Downloads
This study analyzes the role of Women legislators of Commission II local legislative in Pasuruan city in promoting the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSME). Using a qualitative case study approach and guided by the Actor Network Theory (ANT), this research highlights structural constraints and weak interconnections among policy actors. Data was collected through interviews, observations, and documentation. Findings show that women legislators often play symbolic roles due to male-dominated power structures, limited institutional support from political parties, and minimal access to strategic forums involving local technical agencies (OPD) and MSME communities. While their advocacy style tends to be empathetic and community-based, it remains disconnected from formal decision-making processes. ANT analysis demonstrates that women legislators have not yet become strategic nodes within the policy network. To shift from symbolic to substantive representation, it is essential to enhance their political capacity, improve institutional support, and strengthen inter-actor collaboration. These efforts will contribute to more inclusive and gender-responsive MSME policies.
Dari Simbolik ke Substantif: Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Kebijakan UMKM di Daerah
Penelitian ini menganalisis peran anggota DPRD perempuan di Komisi II DPRD Kota Pasuruan dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus serta analisis kerangka Actor-Network Theory (ANT), penelitian ini menyoroti adanya keterbatasan struktural dan lemahnya jaringan antar aktor kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran anggota DPRD perempuan masih terbatas pada ruang simbolis, dengan kontribusi substantif yang terhambat oleh dominasi aktor laki-laki, dukungan partai yang minimal, serta integrasi yang lemah dengan aktor kebijakan lain seperti OPD dan komunitas UMKM. Pendekatan advokasi perempuan yang lebih empatik dan berbasis lapangan belum secara optimal difasilitasi dalam struktur pengambilan keputusan. Analisis menggunakan kerangka ANT menunjukkan bahwa anggota DPRD perempuan belum menjadi simpul strategi dalam kebijakan jaringan. Kesimpulannya, penguatan kapasitas politik, akses struktural, dan strategi jaringan merupakan prasyarat penting agar representasi perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi transformatif dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap pelaku UMKM, khususnya perempuan.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 17 No. 2 (2025).
Copyright (c) 2025 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.