Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 15 No. 3 (2023).
785 Views 678 Downloads
Implementing government affairs with broad autonomy, especially elective government affairs can promote and develop regional potential. However, in its regulation and implementation, some problems hamper creativity and the development of regional potential. This study aims to evaluate the development and practice of elective government affairs in Indonesia, find a way to strengthen elective government affairs, and realize the widest possible autonomy in the Unitary State of the Republic of Indonesia system. The research used normative law through a statutory, conceptual, and historical approach. The results showed that first, the development of regulations governing government affairs in Indonesia is only explicitly regulated in two laws, namely Law 32/2004 and Law 23/2014. On the other hand, this study found anomalies in the regulation of elective government affairs in Law 23/2014, namely that not all selected government affairs are delegated to provinces and districts/cities even though elective affairs have very potential in developing the potential and distinctiveness of the region. Not only that, in practice, selected government affairs are sometimes hampered by the application of NSPK from the central government. Second, the strengthening of selected government affairs to implement the widest possible autonomy can be done by strengthening selected government affairs based on the NKRI system and redesigning NSPK in the implementation of selected government affairs in the regions.
Penataan Urusan Pemerintahan Pilihan dalam Pelaksanaan Otonomi Seluas-Luasnya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pelaksanaan urusan pemerintahan dalam otonomi seluas-luasnya utamanya pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dapat memajukan dan mengembangkan potensi daerah. Namun dalam pengaturan dan pelaksanaannya terdapat permasalahan sehingga menghambat kreativitas dan pengembangan potensi daerah. Tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan dan praktik urusan pemerintahan pilihan di Indonesia dan untuk menemukan bentuk penguatan urusan pemerintahan pilihan dalam mewujudkan otonomi seluas-luasnya pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan histori. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, perkembangan regulasi yang mengatur urusan pemerintahan di Indonesia hanya diatur secara eksplisit dalam dua undang-undang yakni UU 32/2004 dan UU 23/2014. Di sisi lain, kajian ini menemukan anomali pada pengaturan urusan pemerintahan pilihan dalam UU 23/2014 yakni tidak semua urusan pilihan tersebut dilimpahkan ke provinsi dan kabupaten/kota padahal urusan pilihan sangat potensial dalam mengembangkan potensi dan kekhasan daerah. Tidak hanya itu dalam praktiknya urusan pemerintahan pilihan terkadang terhambat penerapan NSPK dari pemerintah pusat. Kedua, penguatan urusan pemerintahan pilihan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dapat dilakukan dengan penguatan urusan pemerintahan pilihan yang didasarkan pada sistem NKRI dan redesain NSPK dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan di daerah.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 15 No. 3 (2023).
Copyright (c) 2023 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.