Read the Full Text
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 18 No. 1 (2026).
A Case Study in Bojonegoro, East Java
1,595 Views 1,456 Downloads
This study examines coordination between schools and the Nutrition Food Production Center (SPPG) in implementing Indonesia’s Free Nutritious Meal Program (MBG) in Bojonegoro Regency, East Java, across schools with diverse operational capacities. This study uses integrated qualitative methods by highlighting governance processes—role allocation, communication flows, decision-making, and reporting—rather than impact indicators. Data were generated through purposive focus group discussions with school principals, teacher MBG coordinators, SPPG managers and operational staff, and school committee representatives or parents, and triangulated with relevant program documents. Transcripts were analyzed thematically using iterative coding. Findings show coordination is mainly operational and weakly institutionalized: schools act as passive recipients, while SPPG controls menu selection, production, and logistics, yielding asymmetric, largely one way information exchange. Communication and problem reporting rely on informal messaging and brief delivery-time interactions, with limited documentation, unclear pathways, and inconsistent feedback. These governance gaps contribute to recurring delivery delays, unannounced menu changes, inadequate accommodation for dietary restrictions, and increased administrative workload for schools. They also intensify parental concerns regarding food quality and safety and influence student acceptance, thereby undermining program legitimacy. The study concludes that implementation quality depends on strengthening local coordination capacity through regular coordination forums, standardized reporting and feedback protocols, clearer role and accountability structures, and ongoing technical support aligning centralized standards with context-sensitive adaptation. Institutionalizing coordination would enable the school SPPG network to transition from reactive delivery to continuous improvement, supporting transparent learning, effective risk management, and sustained community buy-in over time.
Koordinasi SPPG Sekolah dalam Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Studi Kasus di Bojonegoro, Jawa Timur
Studi ini meneliti koordinasi antara sekolah dan Pusat Produksi Pangan Gizi (SPPG) dalam implementasi Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) Indonesia di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di berbagai sekolah dengan kapasitas operasional yang beragam. Studi ini menggunakan metode kualitatif terintegrasi dengan menyoroti proses tata kelola—alokasi peran, alur komunikasi, pengambilan keputusan, dan pelaporan—bukan indikator dampak. Data dihasilkan melalui diskusi kelompok fokus yang bertujuan dengan kepala sekolah, koordinator MBG guru, manajer dan staf operasional SPPG, serta perwakilan komite sekolah atau orang tua, dan ditriangulasi dengan dokumen program yang relevan. Transkrip dianalisis secara tematik menggunakan pengkodean iteratif. Temuan menunjukkan koordinasi sebagian besar bersifat operasional dan lemah dalam hal pelembagaan: sekolah bertindak sebagai penerima pasif, sementara SPPG mengontrol pemilihan menu, produksi, dan logistik, menghasilkan pertukaran informasi yang asimetris dan sebagian besar satu arah. Komunikasi dan pelaporan masalah bergantung pada pesan informal dan interaksi singkat pada saat penyampaian, dengan dokumentasi terbatas, jalur yang tidak jelas, dan umpan balik yang tidak konsisten. Kesenjangan tata kelola ini berkontribusi pada keterlambatan pengiriman yang berulang, perubahan menu yang tidak diumumkan, akomodasi yang tidak memadai untuk pembatasan diet, dan peningkatan beban kerja administratif bagi sekolah. Hal ini juga memperparah kekhawatiran orang tua mengenai kualitas dan keamanan makanan serta memengaruhi penerimaan siswa, sehingga melemahkan legitimasi program. Studi ini menyimpulkan bahwa kualitas implementasi bergantung pada penguatan kapasitas koordinasi lokal melalui forum koordinasi reguler, protokol pelaporan dan umpan balik yang terstandarisasi, struktur peran dan akuntabilitas yang lebih jelas, dan dukungan teknis berkelanjutan yang menyelaraskan standar terpusat dengan adaptasi yang peka terhadap konteks. Pelembagaan koordinasi akan memungkinkan jaringan SPPG sekolah untuk beralih dari penyampaian reaktif ke peningkatan berkelanjutan, mendukung pembelajaran yang transparan, manajemen risiko yang efektif, dan dukungan komunitas yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.
The full text of this article is available as PDF. Version of record published in Vol. 18 No. 1 (2026).
Copyright (c) 2026 Author(s). This article is licensed under CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.