Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah
Arif Sofianto
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
PDF

Kata Kunci

reformasi birokrasi; inovasi; aplikasi digital; e-governance; Jawa Tengah

Bagaimana Mengutip

Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(2), 99-108. https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.99-108

Abstrak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi digital dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, yaitu Government Resources Management System (GRMS) dan inovasi manajemen kepegawaian berbasis elektronik. Tujuan tulisan ini menganalisis penggunaan aplikasi tersebut, apa kendala dan bagaimana pengembangan yang diperlukan. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Data primer bersumber dari pengguna sistem, dan data sekunder berasal dari sistem aplikasi yang digunakan. Analisis data dilakukan dengan model simultan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Keberadaan sistem aplikasi GRMS dan aplikasi sistem informasi kepegawaian selama ini sudah cukup memberikan sumbangan bagi perbaikan kinerja pemerintahan, yaitu mempermudah penyelenggara pemerintahan daerah. Di sisi lain, penggunaan aplikasi terhambat kesiapan pengguna, belum ada sinkronisasi antar aplikasi, dan kinerja aplikasi belum optimal. Kesimpulan dari penelitian bahwa inovasi manajemen pemerintahan berupa aplikasi GRMS dan informasi kepegawaian telah dijalankan di dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan aplikasi tersebut bisa mendorong perubahan budaya kerja, yang memberikan kontribusi pada reformasi birokrasi. Kendala yang dihadapi adalah kesiapan aparat karena belum terbiasa menggunakan sistem digital, perilaku dan kebiasaan kerja mereka. Kendala lain adalah masih belum optimalnya peran sistem aplikasi untuk menopang semua kebutuhan aktifitas manajemen pemerintahan, serta belum terintegrasinya antar aplikasi. Perubahan yang diperlukan adalah membangun integrasi antar aplikasi sebagai satu sistem yang saling terkait, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, responsibilitas dan memudahkan kontrol.

PDF

Referensi

Ahmad, N. (2018). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Studi Kasus di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/61292/

Akhmaddhian, S. (2012). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal di Daerah; Studi Kasus di Pemerintahan Kota Bekasi. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 464–478. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.120

Andhika, L. R. (2017). Budaya Inovasi Aspek Yang Terlupakan Dalam Inovasi Kepegawaian. Civil Service Journal, 11(1), 49–61. Retrieved from http://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/37

Basuki, Y., Kasmad, R., & Nasrulhaq, N. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik (Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Matra Pembaruan, 2(3), 207–216. https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.207-216

Cahyono, E. (2017). Manajemen Strategik Komunikasi Publik di Era Digital. Retrieved October 17, 2019, from https://setkab.go.id/manajemen-strategik-komunikasi-publik-di-era-digital/

Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2016). The New Public Service: Serving, Not Steering (revisi). New York City: Routledge.

Firnas, M. A. (2007). Implementasi Good Governance Melalui Reformasi Sistem Kepegawaian: Belajar dari Pengalaman China. Civil Service Journal, 1(2), 27–38. Retrieved from http://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/11

Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service. Jurnal Sasi, 17(1), 21–30. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents

Huda, M. N. (2019). Ganjar dan Heru Luncurkan Sistem Layanan Berbasis Transparansi. Retrieved October 24, 2019, from https://jateng.tribunnews.com/2016/08/27/ganjar-dan-heru-luncurkan-sistem-layanan-berbasis-transparansi-mau-buka-klik-di-sini

Indrajit, R. E. (2009). Electronic Government; Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom.

Nurbaini, M. (2009). Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta. Unoversitas Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/24269/

Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan : Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik. Bandung: Refika Aditama.

Suhendra, A. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung dan Surabaya. Jurnal Matra Pembaruan, 1(1), 1–9. Retrieved from http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/396/256

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik, 12(2), 14–31. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/16236/13050

Taufan, T. (2017). mplementasi Reformasi Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11892/Naskah Publikasi.pdf?sequence=14&isAllowed=y

Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). Metodologi Penelitian Sosial (Edisi ke-2.). Jakarta: Bumi Aksara.

Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). No TitleKondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia : Analisis Website. In Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi2018 (SENTIKA 2018) (pp. 329–336). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Retrieved from https://fti.uajy.ac.id/sentika/publikasi/makalah/2018/40.pdf

Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 99–108. https://doi.org/10.26858/JIAP.V7I2.4954

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.