Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU)
Melati Ayuning Pranasari
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
Ray Ferza
Kementerian Dalam Negeri
PDF

Bagaimana Mengutip

Pranasari, M., & Ferza, R. (2018). Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU). Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2(3), 173-183. https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.173-183

Abstrak

Pelaksanaan Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi dan Penerangan Jalan Umum belum berjalan secara optimal. Beberapa studi terdahulu telah mengemukakan opsi teknologi dan kebijakan ekonomis bagi pelaksanaan konservasi energi untuk efisiensi energi di sektor Penerangan Jalan Umum. Sementra untuk memperkuat kebijakan efisiensi energi, Pemerintah mempunyai kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan permasalahan kebijakan KPDBU Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi sektor PJU. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kajian ini menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut KPDBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU mampu mengurangi beban Pemerintah daerah dalam pembiayaan pengelolaan PJU khususnya efisiensi biaya/ anggaran PJU dalam APBD, Masih adanya kekosongan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan KPDBU atas prakarsa Badan Usaha konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU, KPDBU konservasi energi masuk ke dalam kategori kerjasama yang bersifat kompleks, mekanisme pembayaran jasa efisiensi energi berdasarkan pada kinerja/pembayaran dari penghematan (payment from saving), dalam skema KPDBU unsolicited project hingga saat ini belum ditemukan adanya aduan potensi/indikasi kerugian keuangan Negara karena sejauh ini masih memenuhi azas kehati-hatian, Pemerintah tidak menanggung biaya di awal (zero investment) dan tidak menanggung risiko kerugian Negara (zero risk), Badan usaha akan menanggung risiko kerugian finansial akibat implementasi teknis apabila tidak dapat membuktikan adanya penghematan.

 

PDF