Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan
Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal yang menyediakan sumber informasi ilmiah yang ditujukan untuk peneliti, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan. MP menerbitkan manuskrip penelitian yang berfokus pada hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah.
Research and Development Agency Ministry of Home Affairs
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional berlaku untuk semua karya yang diterbitkan oleh Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Penulis akan mempertahankan hak cipta dari karya tersebut.
Model Inovasi Pengembangan Pemberdayaan Pemuda (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model inovasi pemberdayaan pemuda dalam konteks pembangunan desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini didasari oleh fakta demografis bahwa lebih dari 52% populasi Indonesia berasal dari generasi milenial dan Gen Z, namun partisipasi mereka dalam pembangunan pedesaan sering kali terhambat oleh keterbatasan akses dan kurangnya ekosistem yang mendukung. Sebagai aset strategis, potensi pemuda perlu diaktivasi melalui model yang mengintegrasikan pendekatan multistakeholder, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan modal sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, observasi lapangan, serta analisis komprehensif terhadap dokumen kebijakan daerah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa fragmentasi program antar-lembaga menjadi hambatan terbesar dalam pemberdayaan pemuda desa. Sebagai solusinya, penelitian ini mengusulkan Model 4 Pilar (penguatan kapasitas, akses modal, ekosistem inovasi teknologi, dan partisipasi tata kelola) yang didukung oleh sinergi Pentahelix serta infrastruktur digital untuk memangkas kesenjangan kota dan desa. Implementasi model strategis ini terbukti krusial untuk mentransformasi pemuda menjadi penggerak ekonomi lokal demi mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Hak Cipta (c) 2026 Penulis https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Desain Kebijakan Sistem Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan
Studi ini mengeksplorasi efektivitas desain kebijakan Prodeskel sebagai instrumen tata kelola data desa yang selama ini belum mencapai pemanfaatan maksimal, padahal validitas data merupakan pilar utama dalam akurasi perencanaan pembangunan di tingkat akar rumput. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini membedah proses implementasi dan kendala operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui pendekatan fenomenologis untuk memahami realitas birokrasi yang ada. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan guna memastikan kedalaman analisis sesuai kaidah administrasi publik yang komprehensif. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa rendahnya sinkronisasi instrumen kebijakan, dualisme peran antarlembaga, dan keterbatasan kompetensi teknis aparat lapangan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ekosistem data yang terpadu. Faktor eksternal berupa defisit infrastruktur digital di daerah terpencil turut memperlemah akurasi data serta memperlebar celah digital antarwilayah. Sebagai implikasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan desain kebijakan yang baru dengan berbasis kerangka instrumen kebijakan Michael Howlett. Rekomendasi tersebut menekankan pada kalibrasi ulang instrumen kebijakan (policy instrument calibration) yang menyelaraskan dimensi teknologi, regulasi, dan kapasitas organisasi secara koheren agar tercipta sinergi fungsional yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan insentif bagi pengelola data di tingkat desa guna meningkatkan motivasi kerja serta kualitas input data secara real-time. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyempurnakan tata kelola data desa melalui desain kebijakan yang lebih integratif, aplikatif, dan responsif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan digital di Indonesia.
Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPPERI) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Praktik Dokter di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang
Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPPERI) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang telah berkontribusi terhadap digitalisasi pelayanan perizinan, khususnya dalam penerbitan izin praktik dokter. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas implementasi sistem tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada 7 orang informan yang dipilih dengan purposive sampling. Dari aspek konteks, pengembangan SIPPERI telah menjawab tuntutan reformasi birokrasi, namun kurangnya pemahaman teknologi informasi di kalangan tenaga medis menjadi kendala. Dari aspek input, infrastruktur digital cukup memadai, tetapi dukungan teknis dan pelatihan pengguna masih terbatas. Dari aspek proses, prosedur digital belum sepenuhnya disertai sosialisasi dan pendampingan yang optimal, sehingga menghambat penggunaan sistem secara efektif. Dari aspek produk, SIPPERI mempermudah administrasi, namun belum memenuhi standar waktu layanan akibat kesalahan input dan kurangnya panduan teknis. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SIPPERI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan izin praktik dokter, masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas pengguna, peningkatan literasi digital, serta penyempurnaan sistem secara menyeluruh guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas.
Hak Cipta (c) 2025 Penulis https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Model Inovasi Kebijakan Daerah untuk Integrasi Ketahanan Perkotaan dalam Perspektif Pertahanan
Kawasan perkotaan semakin berperan sebagai simpul strategis dalam sistem ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman multidimensional, seperti terorisme, perubahan iklim, disrupsi siber, dan konflik hibrida. Namun, dalam konteks Indonesia, integrasi antara ketahanan dan pertahanan belum secara sistematis terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model inovasi kebijakan daerah dalam mengintegrasikan ketahanan perkotaan ke dalam sistem perencanaan dan tata kelola pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain comparative case study terhadap delapan kota global, yaitu Singapura, New York, London, Tel Aviv, Dubai, Tokyo, Seoul, dan Copenhagen, melalui analisis literatur dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan dengan membandingkan dimensi spasial, teknologi, dan sosial dalam praktik ketahanan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola utama integrasi ketahanan, yaitu (1) spatial resilience melalui penguatan tata ruang dan infrastruktur tahan krisis, (2) digital resilience melalui sistem pemantauan dan respons berbasis teknologi, serta (3) social resilience melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Variasi pendekatan antar kota dipengaruhi oleh jenis ancaman, kapasitas kelembagaan, dan tingkat pemanfaatan teknologi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model inovasi kebijakan berbasis tiga pilar yang bersifat operasional dan adaptif, yang dapat diintegrasikan ke dalam instrumen perencanaan daerah seperti RTRW dan RPJMD. Model ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem ketahanan perkotaan berbasis risiko secara bertahap dan berkelanjutan.
Efektivitas Implementasi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Layanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Inovasi melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bentuk digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik serta menjadi solusi atas permasalahan pada layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Rendahnya tingkat aktivasi IKD di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa inovasi belum efektif dan perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian sebelumnya belum mengkaji faktor penyebab inovasi belum efektif terutama tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas inovasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive terdiri dari penyelenggara pelayanan dan masyarakat pengguna IKD. Penelitian dianalisis menggunakan karakteristik inovasi sektor publik dan menunjukkan bahwa beberapa dimensi belum optimal, terutama pada aspek relative advantage, trustworthiness dan compatibility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas inovasi IKD dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi, prosedur aktivasi yang belum sepenuhnya digital, rendahnya kepercayaan publik terhadap keamanan data digital, serta keterbatasan kewenangan dan dukungan anggaran di tingkat daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas inovasi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh karakteristik inovasi, tetapi juga oleh faktor institusional dan kepercayaan publik dalam proses implementasi. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi sosialisasi, peningkatan kepercayaan publik, penguatan koordinasi antar instansi dan pengembangan kajian pada konteks lebih beragam bagi penelitian selanjutnya.
Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan
Inovasi Strategi keberlanjutan inovasi daerah merupakan aspek krusial yang menentukan apakah capaian inovasi dapat dipertahankan secara konsisten dari tahun ke tahun. Selama ini, strategi keberlanjutan inovasi lebih banyak dikaji melalui prasyarat eksternal seperti komitmen kepemimpinan kepala daerah dan ekosistem kebijakan yang kondusif, yang terbukti efektif pada daerah dengan tata kelola yang sudah tertata baik. Namun tidak semua pemerintah daerah berada pada kondisi tersebut: sebagian menghadapi keterbatasan dukungan kepemimpinan serta belum tersedianya regulasi yang mendorong inovasi secara sistematis. Di sisi lain, strategi keberlanjutan inovasi dari sudut pandang BRIDA selaku koordinator inovasi masih jarang menjadi fokus kajian. Penelitian ini hadir sebagai alternatif dengan menganalisis bagaimana BRIDA Kabupaten Pelalawan menjalankan strategi keberlanjutan inovasi dalam merespons dinamika penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) periode 2021-2024. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah batasan rentang waktu kelayakan pelaporan inovasi yang hanya berlaku dua tahun terakhir, sehingga menuntut pembaruan portofolio inovasi secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi laporan IID, dokumen perencanaan strategis, dan data statistik pelaporan inovasi. Temuan menunjukkan bahwa BRIDA Kabupaten Pelalawan menerapkan empat strategi yang saling terintegrasi: analisis proyeksi mandiri berbasis bobot penilaian, perluasan cakupan unit kerja pelapor, pendampingan inovasi, serta pengembangan inovasi yang telah ada. Implementasi strategi-strategi ini berhasil meningkatkan skor IID Kabupaten Pelalawan secara konsisten dari 47,33 pada tahun 2021 menjadi 65,70 pada tahun 2024, mengantarkan Kabupaten Pelalawan meraih predikat sangat inovatif sekaligus mempertahankan peringkat kedua di Provinsi Riau. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai referensi bagi BRIDA di daerah lain dalam merancang strategi keberlanjutan inovasi yang adaptif terhadap dinamika penilaian IID nasional.
Penyelenggaraan inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, mekanisme Penilaian Inovasi Daerah (PID) dikembangkan sebagai alat evaluasi dan pembinaan inovasi sektor publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, restrukturisasi kelembagaan pasca pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menimbulkan ketidakpastian kelembagaan dan disharmonisasi regulasi dalam penyelenggaraan PID. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perubahan kelembagaan dan implikasinya terhadap mekanisme pelaksanaan Penilaian Inovasi Daerah dalam perspektif inovasi sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan analisis regulasi dan kelembagaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan resmi pemerintah, statistik inovasi daerah tahun 2018–2023, serta literatur akademik terkait inovasi publik dan reformasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PID masih dijalankan sebagai praktik administratif meskipun tidak lagi memiliki legitimasi kelembagaan yang eksplisit pascarestrukturisasi organisasi. Ketidakharmonisan antara regulasi inovasi daerah, mandat BSKDN, dan fungsi BRIN menyebabkan fragmentasi tata kelola inovasi publik serta berpotensi melemahkan efektivitas pembinaan inovasi daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan model tata kelola kolaboratif lintas kelembagaan dengan kejelasan peran antara perumusan kebijakan, koordinasi riset, dan implementasi inovasi guna memperkuat ekosistem inovasi daerah yang adaptif dan berorientasi nilai publik.
Integrasi Intelijen Ekonomi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Studi ini mengkaji urgensi integrasi intelijen ekonomi dalam tata Kelola pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya fungsi intelijen ekonomi dalam struktur DJ PPU Kementerian Dalam Negeri dan operasionalisasinya oleh Badan Kesbangpol Pemda yang berimplikasi terhadap kinerja ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model integrasi intelijen ekonomi adaptif, menganalisis dampak yang terjadi akibat belum optimalnya fungsi tersebut, dan merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan aktor kebijakan, dan observasi lapangan, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Studi ini menemukan adanya hambatan transformasi intelijen ekonomi sehingga memerlukan integrasi sistemik. Kesenjangan kapasitas SDM turut memengaruhi proses adaptasi teknologi dan digitalisasi, dan kebutuhan regulasi termasuk sinkronisasi dan harmonisasinya. Dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan pengembangan SDM berkompetensi analitis, modernisasi infrastruktur digital, dan penguatan jejaring lintas lembaga. Implementasi efektif intelijen ekonomi berkontribusi nyata pada pengambilan keputusan berbasis bukti, ketahanan ekonomi daerah, dan kredibilitas kelembagaan Pemerintah dan Pemda. Kebaruan studi ini terletak pada model integrasi adaptif konteks Indonesia, dimana mekanisme koordinasi pemerintahan yang bersifat multi-level lebih presisi ketika disertai penerapan strategi-kompetitif dalam penguatan kapasitas kelembagaan yang terintegrasi dari Pusat-Daerah. Studi menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi intelijen ekonomi sangat bergantung pada integrasi vertikal-horizontal dalam struktur pemerintahan. Karenanya, direkomendasikan untuk formalisasi fungsi intelijen ekonomi Pusat-Daerah melalui Badan Kesbangpol, mengembangkan sistem informasi terintegrasi, Menyusun program pengembangan SDM berkelanjutan, pelembagaan Forum Koordinasi Intelijen Ekonomi Pusat-Daerah, dan menerapkan sistem monitoring berbasis kinerja.
Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas layanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Offline, Online, dan Terintegrasi (SI LAKU O2T) di Kabupaten Kolaka Utara sebagai inovasi lokal dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan hambatan geografis. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan wawancara mendalam terhadap 10 informan kunci, penelitian ini menelaah pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan SI LAKU O2T. Hasil menunjukkan bahwa program ini menghadirkan 12 sub-inovasi yang mengombinasikan layanan daring, luring, dan jemput bola, sehingga mampu memperluas akses layanan, mengurangi beban biaya masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Namun, keterbatasan infrastruktur internet, kesenjangan literasi digital, dan kapasitas aparatur desa masih menjadi kendala utama. Pemerintah daerah menanggapi dengan strategi pendekatan hibrida, penguatan literasi digital, serta kolaborasi multipihak untuk keberlanjutan program. Studi ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kapasitas sosial, serta komitmen politik. Dengan pengembangan berkelanjutan, SI LAKU O2T berpotensi menjadi model transformasi digital pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan adaptif bagi daerah lain di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas desa melalui dukungan anggaran, peningkatan literasi digital, dan standardisasi layanan sebagai kontribusi praktis bagi keberlanjutan inovasi.
Inovasi dan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Upaya Reintegrasi Purna Anak yang Berkonflik dengan Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dan inovasi dalam mendukung reintegrasi sosial purna anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Yogyakarta. Melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan anak yang berkonflik dengan hukum, petugas pemasyarakatan, dan perwakilan komunitas, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam bentuk kelompok dukungan sebaya dan program mentoring sangat penting dalam membantu purna anak membangun kembali hubungan sosial dan mengatasi stigma. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis teknologi yang menghubungkan purna anak dengan layanan pendukung, seperti konseling dan pelatihan keterampilan, juga terbukti efektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyarankan pentingnya pengembangan program-program yang lebih terintegrasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung reintegrasi sosial purna anak yang berkonflik dengan hukum.
Kapasitas Berinovasi Penyelenggaraan Desa
Kapasitas berinovasi dalam penyelenggaraan desa mencerminkan upaya menjembatani kesejahteraan masyarakat dan transformasi sosial. Penelitian ini mengkaji inovasi dari sisi kelembagaan maupun masyarakat desa, dengan menekankan peran inovasi sosial dan akar rumput dalam pemberdayaan aparatur serta masyarakat lokal. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus kualitatif pada dua desa di Kabupaten Lamongan, yakni Desa Warukulon dan Desa Wanar. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, lembaga kemasyarakatan (LKD), dan unit pelayanan seperti posyandu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas inovasi dari sisi kelembagaan masih terbatas, ditandai dengan pelatihan yang tidak rutin dan bergantung pada instruksi eksternal. Sebaliknya, inovasi di tingkat masyarakat, khususnya melalui Karang Taruna, PKK, dan posyandu, menunjukkan potensi dalam mobilisasi dan pemberdayaan. Desa Warukulon menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi sejak pandemi COVID-19, sedangkan Desa Wanar masih dalam tahap awal revitalisasi partisipasi pemuda. Penelitian ini menekankan pentingnya program pelatihan berkelanjutan, dukungan kelembagaan, dan regenerasi kepemimpinan untuk memperkuat ekosistem inovasi lokal. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan terintegrasi dalam peningkatan kapasitas inovasi desa.
Inovasi Sekolah Filial sebagai Solusi Inklusif Pendidikan dan Penguatan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota Palembang berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan mengadopsi berbagai inovasi, salah satunya adalah implementasi sekolah filial. Untuk mendukung operasional sekolah filial, pemerintah Kota Palembang mengalokasikan sumber daya yang mencakup tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pendanaan yang bersumber dari anggaran daerah dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, koordinasi dengan lembaga sosial dan komunitas lokal juga menjadi bagian dalam memastikan keberlanjutan program ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh inovasi sekolah filial dan dukungan infrastruktur secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi Pemerintah Kota Palembang. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Variabel independen yaitu inovasi sekolah filial (X1), dan dukungan infrastruktur (X2), serta variabel dependennya adalah kinerja organisasi (Y). Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 100 orang yang mencakup berbagai kelompok, seperti siswa sekolah filial, orang tua siswa, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bappeda Litbang Kota Palembang. Kuesioner terdiri dari 34 butir pernyataan yang mewakili 3 variabel penelitian. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi sekolah filial dan dukungan infrastruktur secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang dapat meningkatkan inovasi sekolah filial melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan sekolah induk serta masyarakat. Selain itu, perlu terus ditingkatkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sekolah filial.
Hingga Mei 2025, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa lebih dari 29 pemerintah daerah belum mengoperasikan modul pendapatan dalam SIPD RI secara penuh. Di sisi lain, sebanyak 74% daerah masih menggunakan lebih dari satu sistem informasi keuangan yang tidak saling terintegrasi, meskipun penggunaan SIPD telah diwajibkan melalui Surat Himbauan Percepatan Penggunaan Aplikasi SIPD RI sejak awal 2024. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat bukan hanya mencerminkan lemahnya eksplorasi potensi fiskal lokal, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam tata kelola pendapatan daerah (Bappenas, 2023). Analisis terhadap data tren PAD tahun 2021–2025 menunjukkan stagnasi kontribusi PAD di banyak daerah, dengan capaian rata-rata masih di bawah 20% terhadap total APBD. Grand Design SIPD yang disusun oleh Kemendagri untuk periode 2022–2025, sejatinya menargetkan integrasi penuh antar modul pendapatan, belanja, dan akuntansi, namun masih menghadapi hambatan teknis dan regulatif di tingkat daerah. Meskipun telah tersedia Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan No. 77 Tahun 2020 sebagai dasar pengelolaan keuangan secara digital, belum adanya regulasi teknis yang mengatur arsitektur sistem fiskal digital secara nasional menyebabkan aplikasi yang dikembangkan di daerah berjalan sendiri-sendiri, dan tidak terintegrasi. Hal ini menimbulkan risiko tumpang tindih data, inefisiensi proses pencatatan, dan lemahnya pengawasan atas capaian PAD.
Penelitian ini mengeksplorasi sisi ekonomi inovasi daerah melalui pengembangan model terintegrasi komersialisasi dan monetisasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah (KFD). Selama ini, inovasi daerah hanya dipandang dari perspektif pelayanan publik tanpa mempertimbangkan potensi ekonomi yang dapat mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kota Kotamobagu yang telah menyelenggarakan Innovative Government Award (IGA) selama lima tahun berturut-turut (2020-2024), penelitian ini mengidentifikasi empat komponen utama model: komersialisasi, valuasi, kalkulasi, dan monetisasi inovasi daerah. Temuan menunjukkan bahwa dari 165 inovasi yang dihasilkan, mayoritas berasal dari perangkat daerah (74 inovasi atau 44,85%) dan masyarakat umum (50 inovasi atau 30,30%), namun potensi ekonominya belum dieksploitasi optimal. Dimensi ekonomi inovasi daerah menjadi krusial dalam konteks desentralisasi fiskal karena menawarkan alternatif sumber pendapatan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan lokal. Model terintegrasi yang dikembangkan memberikan kerangka holistik yang mengatasi fragmentasi pendekatan komersialisasi selama ini, sekaligus menciptakan mekanisme sistematis transformasi inovasi dari instrumen pelayanan publik menjadi aset strategis penghasil pendapatan. Keunggulan integrasi terletak pada kemampuannya mengoptimalkan nilai ekonomi inovasi sambil mempertahankan fungsi sosial dan pelayanan publiknya. Kontribusi teoretis penelitian mengintegrasikan Teori Kemandirian Fiskal, Teori Inovasi Ekonomi, dan Teori Komersialisasi Inovasi dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia. Secara praktis, model ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui diversifikasi sumber pendapatan berbasis inovasi lokal. Implementasi model memerlukan penguatan kapasitas SDM, pengembangan regulasi pendukung, dan pembentukan ekosistem inovasi daerah berbasis dodeca-helix.
Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
Transformasi digital dalam tata kelola keuangan pemerintahan daerah telah menjadi agenda strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) merupakan instrumen penting untuk memperkuat ekonomi digital di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis model inovasi manajemen ETPD dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi ETPD, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi implementasi ETPD. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan dan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumentasi, analisis data sekunder, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa model inovasi manajemen ETPD yang efektif terdiri dari empat pilar: penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga, penguatan ekosistem digital pemerintah, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi ETPD telah menunjukkan tren positif dengan 87,9% pemerintah daerah berada pada level Digital pada Semester I Tahun 2024. Namun, masih terdapat kesenjangan antarwilayah dengan Jawa-Bali mencatat capaian tertinggi (66,5%) dan Nusampua terendah (27,1%). Efektivitas implementasi ETPD dipengaruhi oleh delapan faktor: kepemimpinan dan komitmen politik, regulasi dan payung hukum, kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, kemitraan dengan perbankan, literasi digital masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan insentif fiskal. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan untuk memperkuat kemitraan antarlembaga, mengembangkan Roadmap ETPD yang komprehensif, memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital di daerah 3T, meningkatkan literasi digital, menetapkan pedoman implementasi teknis, mengembangkan sistem pembayaran digital terintegrasi, dan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Berdasarkan rekomendasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi manajemen ETPD berperan strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital pemerintahan daerah.
a Atraksi Batamoe Sebagai Daya Ungkit Pertumbuhan Desa Wisata Bilibante
Desa wisata merupakan elemen penting dalam pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh adanya atraksi unik yang berbasis pada budaya lokal, keindahan alam, serta nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran atraksi unik, seperti Paket Betemoe di Desa Wisata Bilebante, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan penguatan kohesi sosial masyarakat. Selain itu bagaimana atraksi tertentu, seperti Paket Betemoe di Desa Wisata Bilebante, berusaha memberi wisatawan pengetahuan dan memberikan pengalaman nyata yang melibatkan hubungan budaya dan agama. Selain itu, belum ada penelitian menyeluruh tentang bagaimana keterpaduan antara dukungan multipihak, partisipasi masyarakat lokal, dan pendekatan pemasaran berbasis kearifan lokal dapat memperkuat daya saing desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah pada keterlibatan aktif masyarakat lokal, penguatan peran budaya tradisional, serta strategi pemasaran berbasis kearifan lokal dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan bermakna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paket Betemoe tidak hanya menawarkan hiburan melalui seni tari tradisional dan pembacaan naskah lontar, tetapi juga mengedukasi wisatawan tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama, khususnya antara umat Muslim dan Hindu yang hidup berdampingan secara harmonis. Atraksi ini terbukti mampu memperkuat identitas budaya masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga warisan leluhur. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM, dan pihak swasta menjadi faktor kunci dalam memperkuat infrastruktur, memperluas promosi, serta meningkatkan daya saing desa wisata. Kesimpulannya, pengembangan atraksi wisata berbasis budaya lokal dan partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah aplikasi Sistem Informasi Capaian Realisasi Pembangunan (SICARAM), yang bertujuan untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi aplikasi SICARAM terhadap kinerja perangkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan variabel independen implementasi SICARAM (X) dan variabel dependen kinerja perangkat daerah (Y). Sampel diambil menggunakan metode total sampling sebanyak 60 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert (1–4) terdiri dari 16 item, dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SICARAM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun implementasi SICARAM dinilai cukup baik, masih diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Kinerja perangkat daerah secara umum telah memenuhi standar, namun aspek kuantitas kerja dan ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan dan penyederhanaan birokrasi serta mendorong penelitian lanjutan untuk mengkaji faktor individual seperti literasi digital dan motivasi kerja dalam pemanfaatan sistem informasi daerah.
Implementasi Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Konteks Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong perubahan dalam layanan sektor publik, termasuk adopsi inovasi digital untuk mempermudah akses layanan di sektor publik. Dalam merespon perkembangan ini, Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan sertipikat tanah elektronik untuk publik melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara bertahap mulai pertengahan tahun 2024. Kebijakan ini kemudian diprioritaskan terhadap 104 Kantor Pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan sertipikat tanah elektronik dengan pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, serta memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sertipikat tanah elektronik di tingkat lapangan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, data dan dokumen lain yang relevan. Hasil kajian terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik di Bintan terhambat oleh pendekatan top down yang kurang mempertimbangan kesiapan data elektronik di lapangan. Sosialisasi kebijakan belum optimal, dan kualitas data pertanahan elektronik masih menjadi tantangan. Faktor kepemimpinan, interoperabilitas, birokrasi, dan budaya digital turut mempengaruhi kelancaran kebijakan ini. Secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dalam implementasi kebijakan sertipikat elektronik. Inovasi kebijakan publik harus didasarkan pada data agar transformasi digital yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah riil pelaksanaan birokrasi digital di masyarakat.
Praktik Environmental Governance dalam Inovasi Pusat Transformasi Bersama (PTB) oleh PT Freeport Indonesia atas Pembangunan Smelter Manyar
Penelitian ini membahas Praktik Environmental Governance dalam Inovasi Pusat Transformasi Bersama dalam mendukung keseimbangan antara pembangunan dengan pengelolaan lingkungan sebagai strategi dari pembangunan Smelter oleh PT Freepot Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif menggunakan teori fenomenologi dengan melalui cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori Good Environmental Governance menurut Belbase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai pihak pengawas dan pengatur terkait pengelolaan lingkungan serta memiliki peran yang terbatas dalam pelaksanaan PTB.
Memahami Instrumentasi Inovasi Kebijakan
Penelitian ini mengeksplorasi peran policy hackathon sebagai instrumen inovasi dalam pengembangan kebijakan publik melalui studi kasus program Cimahi Innovathon Days di Kota Cimahi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana policy hackathon dapat menghasilkan solusi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan di tingkat lokal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami konteks terkait policy hackathon yang masih jarang dibahas dalam konteks praktis dalam studi kasus kebijakan publik di Indonesia, sebagai salah satu metode dalam perumusan kebijakan publik partisipatif. Metodologi yang digunakan adalah analisis wacana (discourse analysis) yang melibatkan pengamatan langsung dan wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan policy hackathon dapat menjadi salah satu alternatif perumusan kebijakan yang partisipatif melibatkan publik secara umum. Selain itu, fokus pada kebutuhan warga, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan dampak nyata yang terukur menjadi faktor penting dalam proses ini. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi potensi besar policy hackathon dalam menciptakan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Implikasi praktis dari temuan ini mencakup pentingnya memperkuat kolaborasi antar sektor dalam perumusan kebijakan serta perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan instrumen kebijakan baru yang dapat diadopsi di berbagai wilayah lainnya.
Hak Cipta (c) 2024 Penulis https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Inovasi identitas kependudukan digital hadir sebagai wujud transformasi digitalisasi dokumen kependudukan, untuk solusi permasalahan terkait dokumen kependudukan. Aplikasi IKD di proyeksi oleh pemerintah sekitar 25% pengguna dalam kurun satu tahun, sehingga diperlukan upaya untuk menyebarkan inovasi kepada masyarakat untuk kemudian di adopsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi penyebaran inovasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi aplikasi IKD bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Metode penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi IKD mempermudah akses, verifikasi data kependudukan berbasis online, yang dilengkapi dengan fitur keamanan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat dan transparan. Proses difusi aplikasi IKD di Kota Pekanbaru dimulai pada awal Januari tahun 2023 dengan sosialisasi secara bertahap dimulai dari pemerintah Kota Pekanbaru, sekolah-sekolah, UPTD kecamatan, pihak RT/RW serta lapisan masyarakat melalui program jemput bola, pihak Disdukcapil secara langsung memberikan pengertian terhadap aplikasi IKD, serta didukung melalui media massa, seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan website. Struktur sosial yang berperan meliputi Kemendagri, Disdukcapil Kota Pekanbaru, UPTD Kecamatan, dan seluruh lapisan masyarakat. Selama satu tahun, aplikasi IKD telah digunakan oleh 8% atau 61.372 user dari total penduduk wajib e-KTP di Kota Pekanbaru. Penerapan aplikasi IKD masih belum sesuai dengan harapan, hal ini dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi IKD, kemudahan inovasi, kegunaan aplikasi yang belum maksimal, aplikasi dinilai rumit dan sering eror, dan peraturan pemerintah. Ke depannya, dibutuhkan strategi untuk meningkatkan antusias dan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD). Kajian ini menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam perancangan strategi agar digitalisasi aplikasi identitas kependudukan digital terwujud untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik.
Akuntabilitas dalam Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Artikel ini meneliti nilai akuntabilitas dalam kebijakan perlindungan data pribadi di Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia dengan tujuan utama menjadi kerangka kerja inovasi bagi Indonesia. Penelitian ini menekankan komparasi strategi inovatif pada lima aspek: pendefinisian data pribadi yang dilindungi, mekanisme pengumpulan dan transfer data pribadi, mekanisme inovatif pelaporan pelanggaran data, dan mekanisme dalam memberikan sanksi serta kompensasi akibat pelanggaran data. Dengan metode kualitatif dan pendekatan content analysis terhadap Personal Information Protection Act (PIPA) Korea Selatan, Personal Data Protection Act (PDPA) Singapura, dan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi milik Indonesia, menghasilkan temuan yang menggarisbawahi pentingnya inovasi kebijakan yang akuntabel guna memastikan perlindungan hak-hak individu dan memberdayakan lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Implikasi utama ditujukan bagi Indonesia, di antaranya agar segera mengimplementasikan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, membentuk lembaga otoritas perlindungan data terpusat, dan mendorong Public-Private Partnerships untuk meningkatkan akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi.
Determinan Faktor Ambidexterity Inovasi di Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerja Instansi
Masalah dalam instansi pemerintah saat ini adalah belum efisien dan inovatif pelayanan publik dalam meningkatkan daya saing. Instansi pemerintah sebagai pemegang sektor publik seringkali dipandang kurang inovatif dibandingkan sektor swasta. Padahal inovasi di sektor publik memegang peranan penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ambidexterity inovasi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), (2) untuk mengetahui cara instansi Dispora mengelola sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan inovasi dan (3) Untuk mengetahui perubahan dalam alokasi sumber daya, peran dan tanggung jawab, atau penggunaan teknologi yang mendukung implementasi ambidexterity inovasi. Maksud dari penelitian ini adalah fokus pada inovasi di sektor publik yang kurang berkembang dan hanya beberapa diantaranya meneliti upaya untuk mendorong perubahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu Quota Sampling sebanyak 68 responden. Data diperoleh dari organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagai pengelola inovasi Youth Innovation Summit dan Jabar Innovation Fellowship. Hasil analisis PLS-SEM menunjukkan keseimbangan dinamis dan inovasi eksplorasi dipengaruhi oleh model struktural dan model relasional. Selanjutnya inovasi eksplorasi berpengaruh terhadap ambidexterity inovasi. Dengan demikian peningkatan inovasi eksplorasi menjadi kunci dalam mencapai ambidexterity inovasi dalam konteks instansi pemerintah. Rekomendasi dari penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi instansi pemerintah sebagai penyempurnaan program-program inovasi yang ada. Dinas Dispora dapat memperoleh wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan dampak dari inovasi terkait.
Program pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu program nasional yang secara intensif diselenggarakan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga, setiap wilayah di Indonesia yaitu mulai dari provinsi sampai ke desa, wajib menyelenggarakan program pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun, berdasarkan data SDGs peringkat Indonesia di antara 116 negara masih rendah. Bahkan Peringkat Indonesia mengalami penurunan dari angka 98 pada tahun 2016 menjadi 101 pada tahun 2020. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan rancangan pola kolaborasi yang ideal dan terintegrasi guna membangun proses kolaborasi antara pemerintah dengan para stakeholder lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang desain inovasi kolaborasi Pemerintah Desa Ciburial dengan pengusaha lokal guna menunjang Pembangunan Desa Ciburial yang Sesuai dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran terkait proses kolaborasi Program Masagi Bersih yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung kemudian menganalisisnya dengan pola Collaborative Governance dari (Ansell and Gash 2008). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada pemerintah desa, BPD, pengusaha lokal, dan masyarakat berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengembangan pola kolaborasi ditekankan pada proses komunikasi tatap muka yang perlu dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan yang akan berdampak pada peningkatan komitmen, kepercayaan, hasil, dan pemahaman yang didapatkan.
Desa Cerdas dan Inovasi Pelayanan Publik di Masa Endemi
Endemi dan gencarnya perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tulisan ini memberikan bukti bagaimana pemerintah desa mampu menyesuaikan hal tersebut. Proses adaptasi tersebut meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi bisa sukses dilaksanakan. Berbagai keunggulan seperti kepemimpinan yang efektif, perangkat desa yang kompeten hingga masyarakat yang melek teknologi menjadi faktor pendukung pelaksanaan smart village di desa ini. Metode penelitian yang kami lakukan yakni metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni data primer dengan wawancara serta data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan pengumpulan data yang tersedia secara online, baik melalui website maupun media sosial. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa smart village bisa dikembangkan di Desa Mojowarno, antara lain: adanya kemajuan penggunaan teknologi digital di Desa Mojowarno (Agustiono, 2022), serta kepemimpinan dan kepekaan kepala desa dalam merespons kebutuhan warga (Maharani & Kencono, 2021). Atas dasar argumentasi ini maka inovasi-inovasi pelayanan publik di Desa Mojowarno dapat terus berjalan.
Inovasi program kampung Bantar telah diimplementasikan sejak tahun 2015. Hingga tahun 2021 jumlah kampung Bantar telah mencapai 710 di kota Jambi. Tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan mandiri di tengah minimnya APBD, pemerintah memotivasi masyarakat dengan mengadakan perlombaan untuk mewujudkan pembangunan mandiri dalam menghadapi permasalahan kesenjangan ekonomi dan sosial. Program ini membawa banyak kebermanfaatan akan tetapi, faktanya hanya sedikit kampung Bantar yang berkelanjutan dari 710 kampung Bantar yang tersebar di kota Jambi. Anomali fenomena ini tidak berlaku di RT 19 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan, Paal Merah Kota Jambi. Program kampung Bantar di RT19 tetap berkelanjutan. Oleh sebab itu, artikel ini akan terfokus membahas mengenai faktor-faktor keberlanjutan program inovasi kampung Bantar RT 19 Kampung Bersinar melalui pendekatan Asset-based Community Development (ABCD). Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasilnya, faktor internal yakni peran fasilitator menjadi kekuatan utama dalam memobilisasi masyarakat, menemukan aset atau potensi masyarakat melalui tahapan discovery, define, dream, design, dan destiny sejalan dengan terbentuknya modal manusia, sosial, budaya, politik dan finansial. Dalam pendekatan ABCD, faktor eksternal tidak boleh diabaikan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Sehingga baik faktor internal dan eksternal sangat penting dalam mewujudkan inovasi program kampung Bantar yang berkelanjutan.
Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)
Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berdasarkan tingkatan risiko yang terintegrasi dengan 20 lembaga kementerian dan non-kementerian. Sistem pengajuan perizinan berusaha secara elektronik ini dibuat agar adanya penyederhanaan mekanisme perizinan berdasarkan tingkatan risiko kegiatan serta bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha dan sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan terkait dengan perizinan berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA yang merupakan bentuk inovasi daerah pada bidang pelayanan publik di kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi OSS RBA sangat membantu pelaku usaha dalam pengajuan izin khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) yang berkategori risiko rendah dan menengah rendah karena terbit secara otomatis yang berimplikasi pada banyaknya kepemilikan izin usaha oleh pelaku usaha saat ini. Di satu sisi pelaku usaha Non-UMK dan memiliki kategori risiko kegiatan menengah tinggi dan tinggi pada pemrosesan sertifikat standar dan izin yang diajukan masih mengalami proses keterlambatan penerbitan izin baik karena ketidakpahaman pelaku usaha maupun keterlambatan verifikator dalam proses verifikasi. Pengajuan perizinan berusaha melalui OSS RBA nyatanya masih mengalami tantangan dikarenakan berbagai macam faktor baik dari sistem OSS RBA maupun pada pelaku usaha dan kelembagaan yang saling terintegrasi yang perlu dilakukan perbaikan dan perubahan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Inovasi Desa Mandiri melalui integrasi agile governance dan sustainable development dalam tata kelola pemerintahan desa. Fokus utama penelitian adalah pada upaya pemerintah Desa Lobuk Kabupaten Sumenep Jawa Timur dan Desa Srimulyo Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam inovasi pembangunan melalui prinsip agile governance. Pendekatan agile governance menekankan pada daya tanggap dan fleksibilitas pemerintah yang bergerak cepat dan lincah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan observasi partisipatif. Jumlah informan sebanyak 10 orang yang meliputi perangkat kepala desa, perangkat desa, pelaku usaha, pemuda desa, tokoh masyarakat, dan pakar bidang kebijakan dan pembangunan. Data dikelompokkan dan dianalisis melalui NVivo Pro 12. Hasil penelitian menjelaskan tentang keberhasilan inovasi pembangunan desa melalui integrasi tata kelola pemerintahan yang lincah, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan agile governance mendorong pemerintah yang fleksibel dan responsif dalam memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan pembangunan. Capaian yang telah dilakukan berupa digitalisasi pelayanan, tingginya partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendidikan, pemenuhan infrastruktur, dan aksesibilitas mobilisasi publik. Penelitian ini berimplikasi sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan di tingkat lokal.
Pergeseran ke arah digitalisasi telah menjadi faktor utama dalam kemajuan berbagai sektor kehidupan pada zaman modern ini. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah pemerintahan daerah, dengan Program Tuka Tuku Purbalingga menjadi contoh nyata penerapan inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat ekonomi lokal. Dalam menghadapi rendahnya minat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap program ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang perlu dilakukan untuk memperkenalkan Tuka Tuku sebagai platform penjualan produk secara digital bagi UMKM di Purbalingga. Melalui pendekatan kualitatif eksploratif, di mana penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki fenomena yang ada di lapangan, metode purposive sampling digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah Analisis Interaktif yang melibatkan pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga strategi transformasi digital yang diidentifikasi menurut teori Westerman, yaitu pengalaman pelanggan, proses operasional, dan model bisnis, belum semuanya diimplementasikan sepenuhnya dalam Program Tuka Tuku Purbalingga. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses transformasi digital di kalangan UMKM di Purbalingga masih berada pada tahap awal. Meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Transformasi digital bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi semata, tetapi juga melibatkan perubahan dalam pola pikir, model bisnis, dan peningkatan keterampilan yang diperlukan.
Tata Kelola Digital Layanan Lalu Lintas Jalan Tol di Indonesia
Transformasi digital telah mengubah pendekatan tata kelola menjadi tata kelola digital yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan di berbagai sektor, termasuk industri jalan tol. Artikel ini mengeksplorasi implementasi tata kelola digital dalam layanan lalu lintas jalan tol di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, diskusi kelompok terpumpun, dan wawancara mendalam dengan waktu studi selama enam (6) bulan pada periode September 2023 sampai Februari 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengguna jalan tol menghadapi berbagai permasalahan dalam layanan lalu lintas jalan tol di Indonesia, seperti kemacetan lalu lintas, tempat istirahat yang over kapasitas, permasalahan toilet berbau serta kurang air, kekurangan fasilitas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan kurangnya informasi tentang titik-titik macet serta alternatif rutenya. Sebagai sebuah BUMN yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol di Indonesia, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. meluncurkan aplikasi Travoy untuk memberikan solusi praktis bagi pengguna jalan tol untuk mendapatkan pelayanan informasi yang diperlukan. Hasil studi menegaskan pentingnya investasi berkelanjutan dalam teknologi digital dan pengolahan data yang efektif untuk memastikan kepuasan dan kenyamanan pengguna jalan tol di masa depan.