Integrasi Intelijen Ekonomi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Urgensi, Tantangan, & Strategi Penguatannya (Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2025)
Studi ini mengkaji urgensi integrasi intelijen ekonomi dalam tata Kelola pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya fungsi intelijen ekonomi dalam struktur DJ PPU Kementerian Dalam Negeri dan operasionalisasinya oleh Badan Kesbangpol Pemda yang berimplikasi terhadap kinerja ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model integrasi intelijen ekonomi adaptif, menganalisis dampak yang terjadi akibat belum optimalnya fungsi tersebut, dan merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dengan aktor kebijakan, dan observasi lapangan, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Studi ini menemukan adanya hambatan transformasi intelijen ekonomi sehingga memerlukan integrasi sistemik. Kesenjangan kapasitas SDM turut memengaruhi proses adaptasi teknologi dan digitalisasi, dan kebutuhan regulasi termasuk sinkronisasi dan harmonisasinya. Dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan pengembangan SDM berkompetensi analitis, modernisasi infrastruktur digital, dan penguatan jejaring lintas lembaga. Implementasi efektif intelijen ekonomi berkontribusi nyata pada pengambilan keputusan berbasis bukti, ketahanan ekonomi daerah, dan kredibilitas kelembagaan Pemerintah dan Pemda. Kebaruan studi ini terletak pada model integrasi adaptif konteks Indonesia, dimana mekanisme koordinasi pemerintahan yang bersifat multi-level lebih presisi ketika disertai penerapan strategi-kompetitif dalam penguatan kapasitas kelembagaan yang terintegrasi dari Pusat-Daerah. Studi menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi intelijen ekonomi sangat bergantung pada integrasi vertikal-horizontal dalam struktur pemerintahan. Karenanya, direkomendasikan untuk formalisasi fungsi intelijen ekonomi Pusat-Daerah melalui Badan Kesbangpol, mengembangkan sistem informasi terintegrasi, Menyusun program pengembangan SDM berkelanjutan, pelembagaan Forum Koordinasi Intelijen Ekonomi Pusat-Daerah, dan menerapkan sistem monitoring berbasis kinerja.
Keywords: Intelijen Ekonomi; Tata Kelola; Pemerintahan Daerah; Ketahanan Nasional