Penyelenggaraan Inovasi Daerah: Kelembagaan dan Mekanisme Penilaian Pasca Transformasi BSKDN (Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2025)
Penyelenggaraan inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, mekanisme Penilaian Inovasi Daerah (PID) dikembangkan sebagai alat evaluasi dan pembinaan inovasi sektor publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, restrukturisasi kelembagaan pasca pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menimbulkan ketidakpastian kelembagaan dan disharmonisasi regulasi dalam penyelenggaraan PID.Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perubahan kelembagaan dan implikasinya terhadap mekanisme pelaksanaan Penilaian Inovasi Daerah dalam perspektif inovasi sektor publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan analisis regulasi dan kelembagaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan resmi pemerintah, statistik inovasi daerah tahun 2018–2023, serta literatur akademik terkait inovasi publik dan reformasi kelembagaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PID masih dijalankan sebagai praktik administratif meskipun tidak lagi memiliki legitimasi kelembagaan yang eksplisit pascarestrukturisasi organisasi. Ketidakharmonisan antara regulasi inovasi daerah, mandat BSKDN, dan fungsi BRIN menyebabkan fragmentasi tata kelola inovasi publik serta berpotensi melemahkan efektivitas pembinaan inovasi daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan model tata kelola kolaboratif lintas kelembagaan dengan kejelasan peran antara perumusan kebijakan, koordinasi riset, dan implementasi inovasi guna memperkuat ekosistem inovasi daerah yang adaptif dan berorientasi nilai publik.
Keywords: Inovasi Daerah; Kelembagaan; Penilaian Inovasi; Harmonisasi Kebijakan; Tata Kelola Publik