(untitled) (Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2025)
Hingga Mei 2025, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa lebih dari 29 pemerintah daerah belum mengoperasikan modul pendapatan dalam SIPD RI secara penuh. Di sisi lain, sebanyak 74% daerah masih menggunakan lebih dari satu sistem informasi keuangan yang tidak saling terintegrasi, meskipun penggunaan SIPD telah diwajibkan melalui Surat Himbauan Percepatan Penggunaan Aplikasi SIPD RI sejak awal 2024. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat bukan hanya mencerminkan lemahnya eksplorasi potensi fiskal lokal, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam tata kelola pendapatan daerah (Bappenas, 2023). Analisis terhadap data tren PAD tahun 2021–2025 menunjukkan stagnasi kontribusi PAD di banyak daerah, dengan capaian rata-rata masih di bawah 20% terhadap total APBD. Grand Design SIPD yang disusun oleh Kemendagri untuk periode 2022–2025, sejatinya menargetkan integrasi penuh antar modul pendapatan, belanja, dan akuntansi, namun masih menghadapi hambatan teknis dan regulatif di tingkat daerah. Meskipun telah tersedia Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan No. 77 Tahun 2020 sebagai dasar pengelolaan keuangan secara digital, belum adanya regulasi teknis yang mengatur arsitektur sistem fiskal digital secara nasional menyebabkan aplikasi yang dikembangkan di daerah berjalan sendiri-sendiri, dan tidak terintegrasi. Hal ini menimbulkan risiko tumpang tindih data, inefisiensi proses pencatatan, dan lemahnya pengawasan atas capaian PAD.