(untitled) (Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2025)
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong perubahan dalam layanan sektor publik, termasuk adopsi inovasi digital untuk mempermudah akses layanan di sektor publik. Dalam merespon perkembangan ini, Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan sertipikat tanah elektronik untuk publik melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang dilaksanakan secara bertahap mulai pertengahan tahun 2024. Kebijakan ini kemudian diprioritaskan terhadap 104 Kantor Pertanahan, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan melalui Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 285/SK-OT.01/III/2024. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan sertipikat tanah elektronik dengan pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, serta memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sertipikat tanah elektronik di tingkat lapangan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, data dan dokumen lain yang relevan. Hasil kajian terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertipikat tanah elektronik di Bintan terhambat oleh pendekatan top down yang kurang mempertimbangan kesiapan data elektronik di lapangan. Sosialisasi kebijakan belum optimal, dan kualitas data pertanahan elektronik masih menjadi tantangan. Faktor kepemimpinan, interoperabilitas, birokrasi, dan budaya digital turut mempengaruhi kelancaran kebijakan ini. Secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dalam implementasi kebijakan sertipikat elektronik. Inovasi kebijakan publik harus didasarkan pada data agar transformasi digital yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah riil pelaksanaan birokrasi digital di masyarakat.