(untitled) (Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2023)
Lampiran RPJMN tahun 2020-2024 menyebutkan sampah sampai saat ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Kondisi tersebut masih tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasaman Barat. Secara faktual di Kabupaten Pasaman Barat masih ditemukan permasalahan sampah yang tertumpuk, dibakar, dan/atau dibuang ke sungai dan laut. Permasalahan tersebut terjadi karena Kabupaten Pasaman Barat belum didukung oleh efektivitas sistem pengelolaan sampah yang baik, sehingga diperlukan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa stakeholder yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah, menganalisis kolaborasi yang terbangun antar stakeholder, dan mengoptimalisasikan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Dalam pengelompokan stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi, peneliti menggunakan metode pemetaan powerinterest grid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang berkolaborasi terdiri dari: Bupati, DPRD, DLH, Pemerintah Nagari, DPMN, masyarakat, swasta, dan LSM. Kolaborasi sebagai konsep dasar penguat dari sinergitas dalam implementasi kebijakan yang terbangun antar stakeholder belum efektif. Perlu memanfaatkan dan mengoptimalisasikan peluang kolaborasi antar dan/atau dengan stakeholder lain.