(untitled) (Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2022)
Semenjak dunia mengalami pandemi Covid-19, seluruh kegiatan kehidupan masyarakat ikut beradaptasi. Terjadi peningkatan yang signifikan pada aktivitas online masyarakat baik untuk bekerja, belajar, transaksi, bersosialisasi, dan sebagainya. Peningkatan aktivitas online ini juga seiring dengan peningkatan kejahatan siber, tak terkecuali pada sistem yang dimiliki Pemerintah. Untuk menanggulangi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerbitkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber atau disebut juga dengan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pertahanan keamanan siber nasional yang tangguh khususnya pada sektor pemerintah, perlu dibentuk CSIRT yang solid dan kompeten di setiap instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, mendalami fakta dan menilai implementasi kebijakan BSSN terkait pembentukan CSIRT berdasarkan Peraturan BSSN No. 10/2020 dilihat dari konten kebijakan dan konteks implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Analisis implementasi menggunakan teori implementasi kebijakan Marilee S. Grindle (Mubarok et al., 2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun target pembentukan CSIRT pada sektor pemerintah hingga tahun 2024 telah mencapai 52%, implementasi Peraturan BSSN No.10/2020 masih belum optimal dilihat dari sisi konten kebijakan maupun konteks implementasinya. Kendala utama yang ditemukan adalah akibat kurangnya kesadaran keamanan informasi pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana. Selain itu, sumber daya, terutama dari sisi kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dan posisi instansi BSSN juga menimbulkan masalah tersendiri yang pada akhirnya menghambat proses implementasi.